Beberapa masalah pun disampaikan oleh Kepala SKPD salah satunya Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sanusi. Dalam paparannya ia menjelaskan ada ancaman pencaplokan daerah di perbatasan yakni Pulau Kayu Mati. Pulau yang notabene milik Indonesia itu, berada tepat di perbatasan Nunukan – Malaysia.
“Di pulau ini sekarang sudah kita temukan pos penjagaan dari polisi Malaysia, padahal wilayah ini secara administrasi milik Indonesia,†jelas Sanusi. Ia khawatir kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya pembangunan pos-pos penjagaan oleh polisi Malaysia. Pasalnya sudah ada beberapa pos tak jauh dari ditemukan pos pertama di Pulau Kayu Mati sekitar 200 hingga 300 meter.
Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan, pertahanan Indonesia harus dtingkatkan. Apalagi kasus ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti pusat. Ditwahan Dirjen Strahan Kemhan RI Laksma TNI Raja Moni Harahap sebagai narasumber menyikapi hal ini dengan bijak. Pihaknya mengaku segera mengakomodir persoalan ini di internal Kemenhan RI.
Bahkan Wagub menegaskan untuk segera membuat surat permohonan khusus langsung ke Kementerian RI agar hal ini benar-benar diseriusi. Tidak hanya janji semata. Menurutnya kedaulatan NKRI merupakan hak mutlak yang perlu dipertahankan bersama baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Saya sarankan kepada Pak Sanusi (Kepala Kesbangpol), tolong buatkan surat resmi untuk masalah Kayu Mati lebih serius ditangani,†tegas H Udin Hianggio. Menyikapi banyaknya ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan selain masalah Pulau Kayu Mati, Wagub berharap komunikasi baik Kemenhan maupun lembaga vertikal lain dengan pemerintah bisa terjalin dengan baik.
Pasalnya, perbatasan sangat berpotensi terjadinya kejahatan lintas negara baik terorisme maupun peredaran narkotika tingkat internasional. Para pemuda juga diharapkan untuk aktif membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang mulai meningkat.