CSR BUMN Akan Bantu 5 Unit Sepeda Motor--Untuk Pengamanan Pos Pamtas di Krayan

Tanjung Selor (Antara News Kaltara)- Minimnya prasarana di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat berkunjung ke Kecamatan Krayan beberapa waktu lalu. Hal ini membuat Menteri Rini menginstruksikan BUMN yang ikut hadir kala itu untuk membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Panjang garis perbatasan antara Indonesia–Malaysia di bisa dikatakan mencapai 1038 kilometer. Sepanjang itu pula potensi terjadinya aksi penyelundupan maupun keluar masuknya aktivitas ilegal yang kerap terjadi.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menilai keputusan yang diambil oleh Menteri BUMN merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan keamanan kawasan perbatasan. Sebab, wilayah perbatasan dianggap rawan terjadi tindakan kriminal seperti penyelundupan narkoba.

“Langkah ini cukup membantu petugas yang ada di perbatasan, untuk meningkatkan keamanan. Sehingga dengan adanya fasilitas penunjang, dapat memudahkan kinerja aparat TNI dalam menjaga keamanan negara,” ujar Irianto, Kamis (13/10).

Gubernur menyebutkan, jarak antara pos satu dengan pos jaga lainnya begitu jauh. Sehingga untuk memudahkan akses tersebut, TNI yang berjaga di pos perbatasan akan diberikan bantuan sepeda motor trail sebanyak 5 unit.

“Bantuan ini nanti akan diberikan melalui dana CSR BUMN dan merupakan instruksi langsung dari Menteri BUMN saat berkunjung ke Krayan,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, pengungkapan demi pengungkapan aktivitas penyelundupan yang kerap dilakukan, baik dari jajaran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) 614/Raja Pandhita maupun aparat kepolisian tak pernah sepi. Salah satunya aksi penyelundupan narkotika golongan jenis sabu-sabu.

Selain itu, tingginya aksi penyelundupan minuman keras (Miras) yang sudah sering dilakukan penangkapan oleh Satgas Pamtas membuktikan jika daerah di garis perbatasan masih sangat rawan terjadi.

Untuk itu, lanjut Gubernur, kinerja TNI yang berjaga di perbatasan perlu mendapatkan apresiasi daripemerintah dengan memberikan bantuan fasilitas penunjang. Selain itu, Gubernur mengatakan Kementerian BUMN juga akan membicarakan mengenai program pengiriman bantuan logistik makanan terhadap TNI.







“Makan para prajurit kita juga harus diperhatikan, sebab tugas mereka berjaga di perbatasan terbilang cukup lama,” jelas Irianto. Untuk diketahui, prajurit TNI yang berjaga di perbatasan selama 9 bulan.

Selain itu, yang perlu diberikan bantuan lainnya adalah penambahan armada pengangkut logistik. Sebab, saat ini, armada pengangkut logistik itu hanya satu buah milik TNI AU. Gubernur berharap, secara bertahap ini segera dilakukan, agar dapa memicu semangat prajurit yang berjaga di wilayah perbatasan.

“Kami berharap, adanya bantuan ini dapat memberikan semangat terhadap prajurit yang berjaga di perbatasan,” jelasnya.