Pemprov Apresiasi Masukan DPRD--Terkait Pembahasan Raperda APBD 2017

Tanjung Selor – Sekretaris Provinsi H Badrun mewakili Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltara terkait rancangan peraturan daerah (raperda) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2017, Selasa (20/12).

“Kami dari pemerintah provinsi mengapresiasi dan berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang terhormat yang telah memberikan pendapat, tanggapan, kritik dan saran,” ucap Badrun dalam agenda rapat paripurna penyampaian jawaban Pemprov Kaltara atas pemandangan fraksi-fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya.

Proses perancangan APBD 2017 merupakan mekanisme konstitusi dalam pemerintahan. Dan saat ini sejak keberadaan pemerintahan dan DPRD, pembahasan APBD 2017 adalah pembahasan yang ketiga. Adapun yang pertama adalah APBD murni 2016, APBD perubahan 2016 dan ketiga APBD murni 2017.

Rancangan 2017 banyak dipengaruhi kondisi-kondisi yang memerlukan perhitungan matang agar anggaran yang disusun dapat dipergunakan dengan tepat dan dirasakan masyarakat. Di antara kondisi tersebut antara lain dilimpahkannya kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Di antaranya adalah bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan menengah dalam kesempatan ini kami laporkan, proses P3D tengah dilaksanakan,” jelas Badrun. Selanjutnya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai dijalankan yakni dengan pengisian personel dalam organisasi baru pada Desember hingga awal Januari mendatang.

“Selanjutnya juga terkait penyesuaian atas dana perimbangan, dana transfer dari pusat ke pemerintah daerah. Ketiga kondisi di atas sangat besar peranannya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2017,” ulas Badrun.