“Kami akan siapkan sedikitnya 23 hektare untuk markas Korem. Di situ nanti berdekatan dengan Polda, Kejaksaan Tinggi hingga Pengadilan Tinggi. Termasuk dengan Kantor Gubernur nanti,†kata Irianto.
Saat ini, lanjut Irianto, mengenai lahan-lahan di KBM menunggu ditetapkannya Perda RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) Kaltara. Pemprov Kaltara telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di KBM yang merupakan satu dari 10 kota di Indonesia yang masuk dalam rencana kota modern tersebut.
Irianto mengatakan, dirinya sangat mendukung keberadaan aparat TNI di wilayah Kaltara. Apalagi melihat kondisi geografis Kaltara yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia. “Kebaradaan TNI di Kaltara sangat membantu. Apalagi yang menjaga perbatasan. Karena bisa bersinergi dengan kepolisian untuk mencegah masuknya barang-barang illegal dari Malaysia. Termasuk salah satunya narkoba,†tegas Irianto saat memberikan materi di depan pimpinan TNI AD di jajaran Kodam VI Mulawarman beberapa hari lalu.
Bahkan Irianto menegaskan, jika alokasi anggaran Kaltara besar hingga mendekati sama dengan Kaltim, dirinya siap memberikan bonus kepada para tentara yang berjaga di wilayah Kaltara. “Bonus itu bisa berupa naik haji bagi yang muslim, atau ke Betlehem bagi yang nasrani. Atau reward dalam bentuk lainnya,†imbuh Irianto lagi.
Selain menyiapkan lahan untuk Korem, Irianto menambahkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Menkopolhukam, Wiranto terkait rencana pergesaran TNI dari wilayah Jawa ke Kaltara. “Saya sampaikan ke Menkopolhukam, bahwa kita siap menerima para tentara yang akan ditempatkan di Kaltara,†imbuhnya.
Sebelumnya, disampaikan Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen Johny L Tobing, pembangunan Korem di provinsi paling bungsu ini merupakan kajian yang telah lama dilakukan, serta sudah dikoordinasikan dengan Pemprov Kaltara.
Sejauh ini, diakui Johny, pihaknya masih menunggu progres dari Pemprov Kaltara khususnya ketersediaan lahan pembangunan Korem tersebut. Sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Inikan sudah ada kajiannya, tinggal Pemda di sini (Kaltara, Red) menyiapkan lahan yang tidak memiliki masalah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru kami berani masuk,†ungkapnya.
Dirinya menambahkan, mengenai rencana pembentukan Korem Kaltara juga telah dikoordinasikan dengan Mabes TNI. “MAsih dalam proses, mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa terwujud,†kata Johny singkat. (humas)