Dalam kesempatan bertemu dengan Menteri Keuangan di Jakarta beberapa hari lalu, Irianto menyampaikan usulan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kaltara bisa lebih ditingkatkan. “Alhamdulillah usulan Kaltara direspons positif oleh Ibu Menteri (Sri Mulyani). Ada kemungkinan besar, DAK untuk Kaltara meningkat di tahun 2018 mendatang,†kata Irianto di sela-sela kunjungan ke IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (23/3).
Irianto menjelaskan, Kalimantan Utara sebagai provinsi baru yang berada daerah perbatasan sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Termasuk dalam pengalokasian anggaran. Masih banyak sarana infrastruktur harus dibangun, yang itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. “Atas pertimbangan itu lah, kami mengusulkan agar tahun depan DAK untuk Kaltara ditambah. Dan alhamdulillah usulan ini mendapat respons positif dari Menteri Keuangan,†ujarnya.
Hal ini, kata Irianto, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (21/3). Presiden saat itu, memerintahkan kepada jajarannya, termasuk para menteri untuk bersama-sama membangun Kalimantan Utara yang lebih baik.
“Saya minta momentum ini digunakan untuk menata kembali sektor-sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara agar ke depan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berdampak pada kesejahteraan rakyat di Kalimantan Utara,†ujar Presiden dalam rapat tersebut.
Irianto mengungkapkan, arahan presiden ini jelas mengisyaratkan agar jajarannya diminta untuk bersama-sama membantu pembangunan Kaltara. “Dalam pertemuan dengan presiden saya juga sempat menyampaikan harapan, supaya Pak Presiden bersedia kembali berkunjung ke Kaltara, dan itu juga direspons, nanti akan dijadwalkan,†lanjut Irianto.
Sebagai provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Dari sisi lapangan usaha, 24,65 persen perekonomiannya disumbang oleh sektor pertambangan dan 18,09 persen lainnya disumbang oleh sektor pertanian.
Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara masih pada posisi 3,75 persen akibat pengaruh fluktuasi harga komoditas, terutama komoditas hasil tambang di pasar dunia.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dilakukan hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil tambang. Selain itu, dirinya juga meminta jajarannya untuk menghubungkan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dengan sektor industri pengolahan sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara menjadi lebih berkualitas.
“Mengenai hilirisasi dan pengembangan industri, juga sejalan dengan program kita membangun kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi. Dan alhamdulillah juga, ini sangat didukung oleh presiden dan jajarannya,†imbuh Irianto. Kemudian untuk mendukung kawasan industri itu, akan ditopang dengan ketersediaan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang kini juga sedang digarap.