Wakapolri Tegaskan Polda Kaltara Terbentuk Tahun Ini--Gubernur: Pemprov Siap Carikan Tempat untuk Mapolda Sementara

id ,

KOORDINASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie kala menjemput Wakapolri, Komjen Pol Syafruddin di Bandara Juwata Tarakan, beberapa hari lalu. (dok humas)

Tarakan (Antara News
Kaltara) - Wakil
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Syafruddin menegaskan, Kepolisian
Daerah (Polda)  Kalimantan Utara
(Kaltara) dipastikan terbentuk tahun ini. Demikian
disampaikan Wakapolri di sela menutup
pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara XXXVII di Kota Tarakan, Rabu (10/5). “Ya tahun
ini, tinggal Pak Gubernur saja siapkan tempatnya,” kata
Wakapolri.

Wakapolri mengatakan, kondisi geografis Kaltara yang
berada di perbatasan negara,  membuat
kerawanan tindak     kriminalitas
dan pelanggaran hukum yang lebih tinggi. Di antaranya human trafficking dan narkoba.

Terkait narkoba, Wakapolri
meminta seluruh jajarannya untuk lebih serius memberantas. Termasuk harapan akan dukungan
dari seluruh elemen masyarakat, maupun aparat Tentara
Nasional Indonesia (TNI). “Narkoba
ini termasuk tindak kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karena itu, penanganannya harus juga
lebih ekstra. Tak hanya Polri, semua harus ikut
berperan,” ucap Wakapolri.

Mengenai kesiapan teknis dan personel, Wakapolri
mengatakan, pihaknya akan segera mempersiapkannya. “Tinggal
tempatnya, nanti Pak Gubernur dan jajarannya yang mempersiapkan," ucap
Wakapolri.

Sebelumnya, terkait dengan organisasi Polda, dikatakan
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sudah ada sinyal telah disetujui oleh
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman
Abnur. “Persetujuan untuk organisasi Polda Kaltara sudah ada dari Menpan-RB,”
kata Irianto.

Jika seperti disampaikan Wakapolri, pada 2017 Polda Kaltara resmi
terbentuk, Irianto mengatakan, sementara akan menempati gedung
kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bulungan di Kilometer (KM) 9, Bumi Rahayu, Tanjung Selor. “Kalau memang sudah
terbentuk, kita siapkan di Kantor DPRD Bulungan. Kantor itu sudah siap, tinggal
pembenahan sedikit. Tim dari Polda Kaltim (Kalimantan Timur) maupun
Mabes (Markas Besar) Polri juga sudah meninjau langsung
ke sana,” urai Irianto.

Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kaltara berkomitmen untuk membantu menyiapkan sarana dana prasarana untuk Polda
Kaltara. “Kalau untuk perkantoran (Markas Polda/Mapolda),
sementara itu dulu (kantor DPRD Bulungan) tidak apa-apa.
Saya rasa dari Polri akan memaklumi itu, karena kita sebagai provinsi baru.
Perkantoran kita pun rata-rata masih menyewa,” ungkapnya.

Irianto mengungkapkan,
terbentuknya Polda Kaltara sangat membantu dalam hal pengamanan di wilayah
Kaltara. Apalagi melihat tingkat kerawanan keamanan Kaltara yang berada di
perbatasan, tidak sebanding dengan jumlah personel Polri di wilayah ini, yang
masih sangat kurang.

“Kalau bisa secepatnya terbentuk akan lebih bagus.
Untuk pembangunan Kantor Polda, bisa dilakukan secara bertahap. Yang jelas soal
lahan tidak masalah, bahkan kita prioritaskan. Termasuk untuk kantor Korem (Komando Resort Militer), DPRD Kaltara maupun gubernur,”
tutur Irianto.

Disampaikan juga, pembangunan Mapolda Kaltara
direncanakan di kawasan Kota Baru Mandiri di daerah Gunung Seriang, Tanjung
Selor. Pemprov Kaltara menyiapkan lahan seluas sekitar 22 hektare. “Kita hanya
menyiapkan lahannya. Untuk pembangunan fisik nanti dari Mabes Polri,” jelasnya. Lebih lanjut, Irianto mengungkapkan,
pembangunan fisik Mapolda ditargetkan bisa dimulai pada 2018.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar