Ke Kaltara, Utusan Khusus Presiden Tinjau Batas Maritim Indonesia â€“ Malaysia

Selasa, 13 Juni 2017 15:42 WIB

FOTO BERSAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama seluruh jajaran Utusan Khusus Presiden beserta sejumlah stat di lingkungan Pemprov Kaltara. (dok humas)

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerimakunjungan delegasi Utusan Khusus Presiden RI, yang dipimpin oleh Duta Besar(Dubes) Dr Eddy Pratomo, Senin (12/6) kemarin. Kedatangan delegasi ini dalamrangkaian peninjauan langsung ke batas wilayah maritim antara Indonesia danMalaysia di Kaltara.

Gubernur mengatakan,kunjungan delegasi Utusan Khusus Presiden ini untuk melihat langsung kondisi di lapangan, mengenai batas wilayahmaritim atau perariran antara Indonesia dan Malaysia. Tepatnya di perariranSebatik yang berbatasan dengan Tawau, Sabah Malaysia. Mereka ingin melihatkondisi di lapangan seperti apa? Dan meminta masukan-masukan atau informasidari kita, untuk keperluan diplomasi membahas batas maratim antara utusankhusus presiden (Indonesia) dengan utusan khusus perdama menteri (Malaysia),ungkap Irianto.

Gubernur menegaskan, atasnama pemerintah provinsi dirinya menyambut baik kedatangan delegasi UtusanKhusus Presiden, sekaligus siap memberikan masukan dan data maupun informasiterkait dengan wilayah Kaltara. Utamanya di daerah yang berbatasan langsungdengan Malaysia. Kepastian batas wilayah sangat penting. Tak hanya untukkedaulatan negara. Tapi juga untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya maupunpembangunan. Utamanya bagi daerah yang berada di perbatasan, seperti KalimantanUtara, tegasnya.

Kita akan mendukungsesuai dengan kewenangan yang berlaku. Persoalan batas wilayah merupakan salahsatu upaya kita menjaga martabat bangsa, lanjut Irianto.

Untuk mendapatkan masukandan informasi, Gubernur mempertemukan delegasi Utusan Khusus Presiden denganjajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Pertemuan dilangsungkan diGedung Serba Guna Kantor Gubernur. Selain secara langsung dari Gubernur,beberapa masukan juga disampaikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)terkait di Pemprov Kaltara.

Salah satunya dari kepalaDinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara H Amir Bakry. Dia menyebutkan,persoalan di lapangan, saat daratan di wilayah Indonesia dalam hal ini PulauSebatik mengalami abrasi, di Malaysia (Tawau) dalam beberapa tahun terakhirsedang melakukan reklamasi daratan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhibatas laut yang nantinya bisa merugikan Indonesia.

Kemudian disampaikan jugamengenai kondisi sosial, ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasanRI -Malaysia. Utamanya di perairan. Dikatakan Irianto, kerawanan tindak kriminaldi perbatasan sangat tinggi. Korbannya kebanyakan para nelayan juga petanitambak di Kaltara. Kemudian persoalan ekonomi, mengenai perdagangan lintasbatas yang terjalin antar kedua negara, lebih banyak merugikan masyarakat. Sehinggaperlu ada kebijakan dan penanganan khusus dari pusat.

Gubernur juga menyampaikan,salah satu cara untuk bisa mendukung penguatan diplomasi penyelesaian batasnegara adalah dengan menjadikan Sebatik sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).Mengenai pembentukan DOB Sebatik ini sudah sejak lama disampaikan. Bahkansewaktu presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah dikeluarkan Ampres(Amanat Presiden). Namun entah kenapa, hingga kini belum juga bisadirealisasikan. Padahal dengan Sebatik menjadi DOB, selain untuk kesejahteraanmasyarakat, juga bisa memperkuat wilayah RI, imbuhnya.

Sementara itu, EddyPratomo mengatakan, selain bertemu Gubernur dan bertatap muka jajaran PemprovKaltara, delegasi Utusan Khusus Presiden akan melakukan peninjauan langsung keperbatasan. Yaitu di daerah Sebatik dan sekitarnya. Kita akan melihat langsungbagaimana kondisi di lapangan. Kami juga ingin mendapatkan informasi, data danmasukan. Baik itu mengenai kondisi keamanan, ekonomi maupun sosial budaya,kata Eddy.

Disebutkan, data dan hasiltinjauan lapangan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk pertemuandiplomasi dengan utusan khusus perdana menteri Malaysia, yang dijadwalkan Julimendatang. Kita sudah 6 kali melakukan pertemuan dengan Malaysia, Juli nantiyang ketujuh kalinya. Memang sejauh ini kedua pihak (Malaysia Indonesia)sama-sama keras, untuk mempertahankan kemauan masing-masing, ujarnya. Eddymenambahkan, hal paling krusial yang masih belum terselesaikan adalah mengenaibatas teritorial laut antara kedua negara.

Menurut Eddy lagi, Kaltaramemiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan agar menjadi daerah yangmaju. Sebab, provinsi yang baru berusia 4 tahun ini, katanya, adalah wajahperbatasan Indonesia. Karena itu, sejumlah persoalan batas negara yang ada diKaltara harus segera dituntaskan. Kedaulatan negara harus kita pertahankan,sehingga persoalan batas perlu kita tuntaskan dengan melakukan beragamperundingan dengan negara terkait, tuntasnya.