Gubernur Ingatkan Kewaspadaan Masuknya Teroris

id ,

ANTISIPASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kala memberikan arahan kepada para TKBM dan pekerja di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Minggu (12/6). (dok humas)

Tanjung Selor
(Antara News Kaltara) – Jelang mudik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah/2017
Masehi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas
sejumlah isu strategis untuk diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya, soal
bahaya infiltrasi terorisme di simpul transportasi.

Mengenai hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie menyebutkan, salah satu akses paling rawan masuknya pelaku teroris ke
Kaltara adalah jalur laut. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait harus
melakukan pengawasan dan pemantauan sedini mungkin. “Pemprov meminjamkan satu
unit speedboat kepada TNI untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di laut
guna mencegah masuknya pelaku teroris dari negara tetangga,” kata Irianto.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran arus
transportasi laut, Pemprov juga meminta dukungan dari berbagai pihak agar
sejumlah kegiatan pengembangan pelabuhan laut yang tengah berjalan dapat
dioptimalkan. “Untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini, Pemprov bersama
pihak kementerian terkait akan mengoptimalkan pengoperasian kapal perintis
untuk mendukung angkutan lebaran lewat jalur perairan,” timpal kepala Dishub
Kaltara Taupan Madjid menambahkan.

Gubernur juga mengingatkan agar kapasitas angkut
penumpang harus berdasarkan aspek teknis kapal dan keselamatan sesuai peraturan
yang berlaku. “Kemenhub (Kementerian Perhubungan) juga telah menyiapkan
aplikasi sistem informasi angkutan laut lebaran untuk kebutuhan pemantauan dan
pelaporan secara aktual,” ungkapnya.

Selain itu, imbih Taupan lagi, juga akan dilakukan
monitoring ke beberapa pelabuhan yang diperkirakan mengalami lonjakan
penumpang. “Informasi penjualan tiket akan diupayakan disampaikan lebih awal,
serta dilakukan pengawasan intensif terhadap jumlah tiket agar tidak melebih
kapasitas,” jelas Taupan.

Untuk transportasi udara, Pemprov bersama Kemenhub
akan mengawasi kesiapan bandar udara (Bandara) di tiap wilayah secara
keseluruhan, termasuk peralatan dan personel. Turut pula diawasi pelaksanaan
optimalisasi slot time bandara, melakukan publikasi melalui A Notice to Airmen
(Notam) apabila terjadi perpanjangan atau perubahan sementara jam operasi
bandara terkait dengan jadwal penerbangan. “Aspek keamanan dan keselamatan
penerbangan akan ditingkatkan kapasitasnya, selain itu juga akan dimonitor
pemberlakuan tarif penumpang angkutan udara sesuai PM (Peraturan Menteri) No
14/2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas
dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri,” papar Taupan.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar