Gubernur Terima Hasil Penetapan 40 GGD untuk Kaltara

id ,

KOMPETENSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima hasil SKD GGD dari Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi di Jakarta, Jumat (16/6). (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) – Sebanyak 40 guru yang baru saja
ditetapkan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Guru Garis
Depan (GGD) akan segera ditempatkan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya di beberapa
daerah pedalaman dan perbatasan, yaitu di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Penetapan kebutuhan formasi dan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) GGD 2016
telah diterima langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Jakarta,
Jumat (16/6) petang lalu.

Gubernur yang ditemui usai menghadiri acara penyerahan
penetapan kebutuhan formasi dan hasil SKD GGD 2016 di Ruang Singosari Hotel
Grand Sahid Jakarta Pusat, menyatakan dirinya menyambut baik pengalokasikan GGD
ke wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar dan
tertinggal). Termasuk Kaltara yang merupakan daerah perbatasan dan provinsi
baru. “Kita menyambut baik, sebagai daerah perbatasan dan provinsi baru,
setidaknya ini menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan guru di Kaltara.
Walau sebenarnya jumlah itu masih kurang. Secara umum kita (Kaltara) masih
kekurangan ASN, utamanya kebutuhan guru,” kata Irianto.

Tak hanya kurang, keberadaan guru juga masih kurang
merata. Selama ini kebanyakan menumpuk di wilayah perkotaan. Sementara di
pedalaman dan perbatasan sangat kurang. Atas pertimbangan tersebut, lanjut Gubernur,
para guru yang telah ditetapkan dalam program GGD tersebut, nantinya akan
ditempatkan di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan. Seperti di Sebatik, Long
Nawang, Seimenggaris, Sebuku dan beberapa daerah lainnya.

Data yang diperoleh, Kaltara termasuk provinsi yang
paling banyak mendapatkan alokasi GGD untuk tingkat SMA/SMK. Dari alokasi 114
guru SMK/SMA, Kaltara mendapat jatah 40 orang atau sekitar 40 persen, sisanya
dialokasikan untuk 13 provinsi lainnya. “Prioritasnya untuk bidang studi yang
produktif, seperti Ketenagalistrikan, Akutansi, Bahasa Inggris, Bahasa
Indonesia dan lainnya,” kata Irianto yang dalam kesempatan itu hadir dengan
didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Sigit
Muryono.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, para GGD yang telah
ditetapkan ini akan segera ditempatkan. Bahkan berdasarkan keterangan dari
pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, per 1 Agustus
2017 ini sudah mulai Tanggal Mulai Tugas (TMT). “Setelah saya terima ini, nanti
akan segera diumumkan agar masyarakat tahu. Kemudian mereka juga langsung
ditempatkan nanti, tidak perlu pemberkasan lagi. Karena semua yang mengurus
dari pusat,” jelasnya.

Irianto berharap para GGD yang akan ditempatkan di
Kaltara, nantinya bisa menjaga intergritasnya, serta mampu bertahan mengabdi
sebagai guru di wilayah perbatasan dan pedalaman. “Tapi saya yakin mereka bisa,
karena sudah terlatih. Lagi pula sesuai perjanjiannya mereka harus bertahan,
minimal 10 tahun, dan akan ada sanksinya kalau melanggar,” jelas Irianto lagi.

Ditambahkan, program GGD ini merupakan implementasi Nawacita
ke-3 Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Hal ini sesuai dengan keputusan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) melalui
surat Nomor B/2637/M.PAN/07/2016 tanggal 26 Juli 2016, tentang Formasi Guru
Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kehadiran guru GGD di daerah 3T diharapkan dapat
memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, terutama murid dan
masyarakat lingkungan sekolah. Pasalnya, menjadi guru di daerah 3T tentu bukan
hanya sebagai pengajar, tetapi harus dapat menjadi inspirasi dan teladan. Maka
sangat dibutuhkan sikap loyalitas untuk dapat ditiru.

Sementara itu, disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru
dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI Sumarna Surapranata, ada 6.296 GGD untuk
tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA/SMK yang
ditetapkan dan akan ditempatkan 14 provinsi dan 96 kabupaten yang masuk dalam
kategori 3T. Termasuk Kaltara sebagai daerah perbatasan.

Sumarna mengungkapkan, proses seleksi GGD telah
berlangsung sejak 2016. Namun baru diumumkan tahun ini, karena adanya penyesuaian
terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program GGD, imbuhnya, hanya bisa diikuti oleh sarjana
yang pernah ikut dalam program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan
Tertinggal (SM3T). Hal tersebut merupakan ketetapan pemerintah, karena program
GGD adalah program yang terintegrasi dengan program SM3T jadi bisa dipastikan
bahwa tidak semua pihak bisa mendaftar menjadi GGD. Melainkan hanya orang
tertentu yang memenuhi kualifikasi dan syarat yang telah ditetapkan pemerintah
yang bisa mendaftar menjadi guru GGD.

Di
tempat sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi
menambahkan, proses penempatan merupakan proses akhir dari seleksi GGD.
Sehingga, pemberkasan dan verifikasi berkas tidak perlu dilakukan lagi.  Kemudian, para guru ini akan dihubungi
Kemendikbud untuk penandatanganan nota kesepahaman penempatan tugas.
Menurutnya, pemangkasan prosedur ini untuk mendukung para guru saat mengajar di
daerah 3T.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar