Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jalur formasi umum di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dijadwalkan pada Oktober, ada kemungkinan dimajukan. Tahapan seleksi bisa saja bergulir mulai Agustus nanti.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, kapan bisa dimulai pelaksanaan seleksi CPNS ini, sangat tergantung kesiapan dua provinsi lain yang menerima dispensasi atas kebijakan moratorium penerimaan CPNS, yaitu Papua dan Papua Barat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), kata Irianto, menginginkan tahapan seleksi digelar serentak di tiga provinsi. Hal tersebut berdasarkan pembicaraan yang digelar bersama Kemenpan-RB di Jakarta, awal Juli lalu. "Jika Papua dan Papua Barat bisa siap, kita bisa melaksanakan di bulan Agustus. Karena kita (Kaltara) sudah sangat siap," kata Gubernur.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), lanjutnya, Pemprov terus melakukan komunikasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan teknis pelaksanaan seleksi CPNS tersebut.
Disebutkan, Kaltara persisnya membutuhkan 2.243 pegawai baru. Jumlah ini sudah diusulkan Pemprov jauh hari sebelumnya. Gubernur mengatakan, kuota penerimaan CPNS di Pemprov Kaltara yang akan diseleksi dalam waktu dekat ini berjumlah 500 formasi.
Pemprov Kaltara, imbuh Irianto, juga harus menyesuaikan dan patuh terhadap Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017.
Gubernur menambahkan, dalam Permenpan-RB tersebut diatur jenis jabatan yang akan direkrut. Rincinya, jabatan dokter atau perawat sebanyak 35 persen, guru 35 persen, dan jabatan pendukung infrastruktur sebanyak 30 persen. "Jabatan pendukung infrastruktur itu seperti di ke-PU-an (Pekerjaan Umum), Perhubungan, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," ungkapnya.
Walau demikian, Irianto mengatakan, melalui BKD dan instansi teknis lainnya, sudah menyampaikan kepada Kemenpan-RB bahwa Kaltara juga banyak membutuhkan tenaga auditor dan pengelolaan keuangan. "Kami sudah sampaikan kondisi dan keperluan objektif kita. Mudah-mudahan Kemenpan-RB mempertimbangkan itu," sebutnya.
Selain harus memenuhi berbagai kriteria, pengadaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pegawai yang mendukung program Nawa Cita. Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional disebutkan Irianto, adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim. "Selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk kementerian atau lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra dan putri lulusan terbaik dengan pujian atau Cum Laude, penyandang cacat atau disabilits, serta putra dan putri berprestasi internasional," ujarnya.
Hal itu juga tertuang pada Permenpan-RB No. 20/2017, penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Kriteria itu antara lain, arah atau rencana strategis pembangunan, mandat organisasi, jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), jumlah PNS yang ada, rasio belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karakteristik atau potensi daerah, serta Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sedangkan prioritas jabatan dalam pengadaan CPNS, untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Irianto juga menginstruksikan kepada BKD, agar mempersiapkan simulasi Computer Assisted Test (CAT) untuk memudahkan peserta tes pada saat mengikuti ujian. "Saya instruksikan BKD agar segera membuat simulasi CAT seperti penerimaan CPNS 2014. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta yang mengikuti tes sebelum benar-benar mengerjakan soal pada CAT yang telah disiapkan," tuntas Irianto.