Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS GGD Tahun 2016. Proses penetapan tersebut dilakukan dalam dua tahap untuk penandatanganan SK CPNS bagi 6.296 GGD.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Badrun mengatakan penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama telah dilakukan pada 17 dan 18 Juli 2017 di Jakarta. "Untuk hari ini (Senin, 24/7) giliran Provinsi Kaltara yang menandatangani SK GGD bersama BKN," kata Sekprov.
H Badrun menjelaskan, rekruitmen GGD 2016 merupakan program Kemendikbud, untuk ditempatkan di daerah khusus Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), serta Terpencil. Melalui program ini, membuka kesempatan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science dan Program Pendidikan Guru Terintegrasi (PPGT) untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan jabatan tenaga fungsional guru dan ditempatkan di salah satu dari 93 kabupaten di Indonesia.
Dari usulan formasi untuk Kaltara, disetujui oleh pemerintah melalui Kemendikbud sebanyak 40 formasi. Sebelumnya, pada saat peluncuran GGD 2016 pada Februari lalu, Mendikbud meminta kepada pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan usulan yang kurang. "Alhamdulillah, persyaratan yang diminta oleh Kemendikbud untuk program GGD dapat kita penuhi, sehingga dari 10 daerah yang ada di Indonesia, kita mendapatkan kuota terbanyak," ujar H Badrun.
Pengalokasian formasi GGD untuk daerah 3T ini, dijelaskan H Badrun, merupakan afirmasi keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan performa pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terpencil.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan itu. Ia mengatakan, BKN berusaha mempercepat proses penetapan SK CPNS untuk GGD 2016 dengan menyatukan semua unsur yang terlibat. "Karena kalau (memproses) sendiri-sendiri waktunya bisa tidak mencapai untuk ditetapkan tanggal 1 Agustus. Kami sudah memutuskan TMT-nya 1 Agustus 2017 supaya tidak mengganggu proses rekrutmen CPNS yang lain," kata Bima.