Rencana Presiden ini disampaikan kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7). "Tadi saat bersalaman, Pak Presiden menyampaikan ke saya sambil menepuk pundak. Beliau mau ke Kaltara, meninjau kawasan industri dan perbatasan," ujar Irianto usai Rakor.
Dikatakan, pihaknya akan segera melakukan persiapan untuk kedatangan Presiden. Meski kapan waktunya, masih belum dipastikan. "Kita akan segera persiapkan. Soal kapan waktunya, menunggu kesediaan dari Presiden," ulasnya.
Kawasan Industri Tanah Kuning yang rencananya akan dikunjungi Presiden, tercatat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Kaltara juga tercatat sebagai provinsi perbatasan. Hal ini selaras dengan Nawacita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran.Jika nanti terlaksana, kedatangan Presiden merupakan yang ketiga kalinya ke provinsi termuda di Tanah Air ini.
Kali pertama Presiden ke Kaltara pada 15 Desember 2014 membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan. Esok harinya, Jokowi mengunjungi pos pantau perbatasan RI-Malaysia di Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Kaltara pada 23 Maret 2016. Ia meresmikan terminal baru Bandar Udara (Bandara) Internasional Juwata Tarakan.
Sementara itu, dalam arahannya saat membuka sekaligus memimpin Rakornas Pengendalian Inflasi 2017, Presiden menyampaikan sejumlah hal penting. Salah satunya mengenai pengelolaan ekonomi. Disebutkan Presiden, ada dua hal utama dalam pengelolaan ekonomi. Yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi.
Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik. Bahkan kini termasuk tertinggi ketiga di antara negara-negara anggota G-20. Begitu juga mengenai inflasi, dalam kurun beberapa tahun terakhir, Indonesia mampu menekan laju inflasi di bawah 5.
Berdasarkan informasi Bank Indonesia (BI), rata-rata inflasi periode 2016 hingga Juli 2017 sebesar 3,02 persen. Angka ini turun dari inflasi 2015 yakni sebesar 3,35 persen. Sementara pada 2017, hingga memasuki kuartal kedua, nilai inflasinya 4,0 persen. "Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita," ujar Presiden saat rakor yang dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja dan para kepala daerah se Indonesia itu.
Presiden juga mengapresiasi gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Kepala daerah dinilai mulai mengerti pentingnya mengendalikan inflasi.
Jokowi mengapresiasi kepala daerah yang mulai memperkuat sistem informasi tentang harga barang di wilayahnya. "Sehingga semua pasar bisa melihat harga-harga. Sehingga petani tahu harga di sebuah pasar itu berapa. Jadi pasar satu dan lainnya saling mengetahui," ujar Jokowi. Presiden berharap, kebijakan seorang kepala daerah untuk menekan inflasi dapat diaplikasikan juga oleh kepala daerah lainnya.