Kaltara Fokus Peningkatan Ekspor dan Investasi

id ,

Kaltara Fokus Peningkatan Ekspor dan Investasi

RAPAT SINGKAT : Gubernur BI Agus DW Martowardojo bersama Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie menggelar rapat singkat di ruang rapat gedung KPw BI Provinsi Kaltara, Jumat (28/7) pagi. (dok humas)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk fokus dalam upaya menarik investasi dan meningkatkan ekspor. Sebab, kedua bidang ini merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah, juga negara.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie di sela Grand Launching Gedung Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Jumat (28/7) pagi.

"Kaltara dengan penduduknya yang belum mencapai sejuta jiwa, lahan yang luas dan sumber daya manusia yang akan dibangun terus, satu-satunya jalan agar pertumbuhan ekonomi meningkat adalah fokus pada peningkatan investasi dan ekspor. Tak bisa mengharapkan dari tingkat konsumsi masyarakat," kata Irianto.

Adapun upaya itu dimanifestasikan dengan berbagai rancangan pengembangan investasi yang mengandalkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satunya, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan yang mulai dikerjakan tahun ini, dan lainnya. "Setiap sektor yang mendukung peningkatan investasi dan ekspor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu mengendalikan inflasi, sangat penting menjadi perhatian untuk dibangun bersama," paparnya.

Dalam hal pembangunan PLTA Kayan misalnya, Irianto secara khusus mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk membantu proses pembebasan lahannya. "Dengan wilayah yang luas, Kaltara sangat berkepentingan dengan Reforma Agraria guna peningkatan investasi. Karena semua investasi perlu lahan, dan masalah pengadaan lahan merupakan masalah utama investasi di Indonesia. Baik itu, investasi besar atau kecil," tegas Irianto.

Reforma Agraria yang dimaksud, mengarah kepada pelepasan kawasan hutan. "Menko Bidang Perekonomian (Darmin Nasution) mengatakan bahwa sekitar 4,5 juta hektare kawasan hutan di Indonesia akan dilepaskan. Namun tak diperinci, dimana dan berapa ribu untuk Kaltara. Sebab, luas kawasan hutan Kaltara mencapai 7 juta hektare. Bila dikonversi sekitar 500 hingga 1 juta hektare saja, maka dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Kaltara bisa memperoleh legalitas kepemilikan lahan yang sah," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, berdasarkan tata ruang yang ada, sudah membebaskan lahan sekitar 190 ribu hektare yang sebagian besarnya berada di kawasan hutan. "Kami mengusulkan dikonversi menjadi APL (Areal Penggunaan Lain), sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hal ini kami perjuangkan, sesulit apapun, tetap optimis guna memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya petani dan petambak," papar Gubernur.

Selain kawasan hutan, Irianto juga menerima informasi dari Pemerintah Pusat bahwa sekitar 600 ribu hektare lahan eks transmigrasi di Indonesia akan diredistribusi. "Di Bulungan, dekat KBM (Kota Baru Mandiri) ada sekitar 4 ribu hektare lahan eks transmigrasi yang memiliki sertifikat sejak 1990, namun belum dapat dimanfaatkan hingga saat ini. Persoalannya, perubahan organisasi pemerintahan di tingkat pusat, sehingga sampai sekarang belum jelas siapa yang mengelola lahan tersebut," ucapnya.

Atas informasi itu, Irianto pun berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil serta jajaran terkaitnya, membahas kemungkinan pengalihan lahan eks transmigrasi di Kaltara, khususnya Bulungan dapat dialihkan untuk kepentingan investasi baru, termasuk pengembangan KBM. "Kami juga menyurati kementerian yang berwenang dalam urusan transmigrasi dan perdesaan, tapi belum ada jawaban hingga saat ini," jelas Gubernur.

Menilik permasalahan itu, Gubernur pun mengharapkan dukungan dari pihak berwenang di tingkat pusat. Salah satunya Gubernur BI Agus DW Martowardojo, untuk menginventarisir bersama keberadaan dan potensi lahan pendukung investasi dan ekspor di Kaltara.