Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/dari pemerintah kabupaten dan kota, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur, Senin (31/7).
Terdapat 72 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh KB berubah dari pegawai kabupaten dan kota, menjadi pegawai pusat dibawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Antara lain, Bulungan 34 orang, Tarakan 25 orang, Nunukan 3 orang dan Tana Tidung 10 orang.
Pengalihan status kepegawaian tenaga PKB/PLKB berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kepala BKKBN RI diwakili Inspektur Wilayah I Jeje menyatakan, didalam SE itu antara lain dinyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten serta kota yang diatur terhitung sejak undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Namun demikian untuk alih kelola PKN dan PLKB tertunda 1 tahun, hal ini disebabkan karena kesiapan pembiayaan yang cukup besar. "Perlu juga saya tegaskan bahwa khusus alih kelola PKB/PLKB berbeda dengan urusan yang lain, yaitu untuk sarana tidak diserahkan, akan tetapi tetap menjadi aset pemerintah kabupaten dan kota. Untuk gaji dan operasional masih tanggungan kabupaten dan kota sampai 31 Desember 2017, 2018 baru TMT (Terhitung Mulai Tanggal)," kata Jeje.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie mengatakan, penyuluh KB merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB. "Dengan begitu, diharapkan para pegawai tersebut bisa bekerja lebih maksimal, sehingga program-program BKKBN terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat," ujarnya.
Gubernur menyebutkan, keluarga sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas untuk mempersiapkan masa bonus demografi di mana penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif. "Di indonesia 260 juta penduduk, 25 persennya usia di bawah 15 tahun. Kalau kita tidak kelola itu, dalam konteks pembangunan keluarga tidak akan dimengerti," jelasnya.
Artian pembangunan keluarga menurutnya merupakan salah satu program BKKBN untuk menjalankan fungsi-fungsinya. "Tidak hanya sekedar keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, tapi keluarganya khususnya anak-anaknya dipersiapkan agar tidak terlibat narkoba, radikalisme dan pornografi," urai Gubernur.
Selain keluarga, pemerintah juga berkewajiban dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dengan penanganan dari berbagai sektor secara bersamaan. "Seperti memenuhi pendidikan, kesehatan, juga menyiapkan lapangan kerja. Itu adalah tugas pemerintah," tuntasnya.