Hetifah: Komitmen Bangun Perbatasan

Jakarta (Antara News Kaltara) - Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudin meminta Pemerintah Pusat dan daerah pacu pembangunan daerah perbatasan.
"Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana disampaikan dalam RUU RAPBN 2018 yang telah disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI (16/8) lalu," jelas Hetifah, Jumat.
Kaltara memiliki garis perbatasan cukup panjang melintasi wilayah Sabah dan Serawak, Malaysia bagian timur sekitar 1.000 Km.
Provinsi termuda atau ke-34 itu berbatasan udara, darat, dan perairan dengan Malaysia bagian timur.
Kondisi geografis yang berat --berbukit-bukit dan banyak lembah-- dan luas, dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur perbatasan sehingga kawasan yang menjadi beranda negara itu, katanya sehingga wajar mendapat perhatian khusus.
Dalam pidato Presiden itu. Pemerintah pertegaskan berkomitmen pacu pembangunan perbatasan.
Dalam nota keuangan RAPBN 2018, dana alokasi khusus (DAK) fisik 2018 dialokasikan sebesar Rp. 62,44 triliun dengan 166 menu kegiatan, dengan afirmasi untuk daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kepulauan dan transmigrasi.
Alokasi DAK fisik 2018 diperuntukan beberapa sasaran seperti pendidikan, kesehatan, irigasi dan pertanian, sanitasi, air minum, perumahan rakyat dan akses jalan.
Sasaran dibidang pendidikan misalnya, DAK fisik dipergunakan untuk rehabilitasi ruang belajar SD sebanyak 12.266 unit, SMP sebanyak 4.192 unit, dan SMA/SMK sebanyak 1.831 paket.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini berharap agar pemerintah terus berkomitmen memprioritaskan daerah-daerah perbatasan.
Ia juga meminta Pemda selain menunggu anggaran yang ditetapkan pemerintah, juga mengajukan usul inisiatif Pemda.
Ketentuan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
"Di PMK ini disebutkan bahwa Kemenkeu dan Bappenas menentukan DAK Fisik. Tapi setelah itu kan disampaikan ke Kepada Daerah dan memberi ruang bagi daerah untuk mengajukan usulan", jelas Hetifah.
Untuk kemajuan daerah-daerah perbatasan, Hetifah juga mendorong Pemda melakukan inovasi pemerintahan. Pemda dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pelayanan publik.
"Di Dapil kami Kaltara, pemerintah berusaha mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Dengan pengembangan ini akses internet semakin mudah dan dimanfaatkan untuk efektivitas pelayanan publik," ujarnya.