DPR: Parpol Daerah Otonom Baru Segera Diverifikasi

id ,

DPR: Parpol  Daerah Otonom Baru Segera Diverifikasi

Anggota DPR RI Komisi II Dapil Kaltim-Kaltara Hetifah Sjaifudian (dok)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Kepengurusan partai politik di Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diverifikasi sebagai syarat peserta Pemilu 2019 nanti.
Anggota DPR RI Komisi II Hetifah Sjaifudian di jakarta, awal pekan ini membenarkan hal itu.
"Hari ini KPU dan Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Rapat menyepakati kalau swluruh parpol di daerah otonom baru harus diverifikasi secara faktual", kata Hetifah.
Dengan pengaturan ini, KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltara dapat segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi faktual parpol tersebut.
Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kaltim-Kaltara itu berharap agar KPU Kaltara segera menyosialisasikan aturan ini kepada semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap-siap diverifikasi", lanjut
Hetifah menambahkan bahwa ketentuan pasal yang mengatur verifikasi memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II. Terlebih ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi pasal 173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Selain soal verifikasi, pembahasan lain yang cukup alot adalah syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di semua tingkatan pada PKPU.
Langkah KPU ini diapresiasi Hetifah sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski demikian, draf PKPU ditolak oleh forum rapat.
"Ini memang tidak diatur di UU Pemilu. Yang diatur di UU hanya mengharuskan paling sedikit menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Sebetulnya PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan di semua level", imbuh Hetifah.
KPU dan Komisi II kini telah membahas dua PKPU, yaitu tahapan Pemilu, dan PKPU verifikasi, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.