"Saya sudah melihat sendiri Kota Tarakan, potensi wisata dan perekonomiannya dapat menjadi salah satu andalan bagi Kaltara. Pemprov tinggal mengelolanya dengan baik, potensi itu bisa menyumbangkan pendapatan yang maksimal bagi Kaltara," kata Nono, belum lama ini.
Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa pemekaran daerah di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan mampu membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang, pemerintahan yang menaunginya mampu bekerja keras dan maksimal.
Guna diketahui, di dalam wilayah Kaltara, terdapat 5 usulan DOB yang masuk ke DPD, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Pusat. Yakni, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Apau Kayan. Ke-5 usulan itu telah terakomodir dalam 173 usulan DOB yang dibahas dalam sidang paripurna DPD RI.
Dengan demikian, dipastikan Nono bahwa persoalan DOB ini sudah didengarkan Presiden dan DPR RI. "Usaha DPD sudah cukup maksimal, kini yang pegang bolanya adalah Komisi II DPR RI," ujar Nono.
DPD RI juga berharap Pemerintah dan DPR RI untuk memberikan dispensasi atau pengecualian penerapan kebijakan politik anggaran dalam rangka pemekaran daerah yang ditentukan lewat jumlah penduduk dan luasan wilayah.
"Menurut kami, sangat tidak tepat penerapan politik anggaran berbasis jumlah penduduk yang diterapkan di wilayah daratan dengan daerah berbasis kepulauan. Sebab, pelayanan masyarakat tak bisa hanya dilihat dari jumlah penduduk, selain itu karakter wilayah di Indonesia juga berbeda-beda. Untuk itu, selayaknya daerah dengan karakter khusus seperti Kaltara patut mendapatkan kekhususan pula," ulas Nono.