Selain mengunjungi dua lokasi itu, bertempat di Kantor Gubernur Kaltara, kemarin juga dilakukan penandatangan serah terima hibah lahan yang akan digunakan untuk Mapolda Kaltara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang diwakili oleh Asisten I Setprov Kaltara Sanusi kepada pihak Mabes Polri yang diwakili oleh Asrena Kapolri.
Di saat yang bersamaan dilakukan penandatanganan serah terima pinjam pakai gedung DPRD Kabupaten Bulungan di Kilometer (Km) 9 oleh Bupati Bulungan H Sudjati kepada Asrena Kapolri.
Ditemui usai pertemuan, Bambang Sunarwibowo mengatakan, pembentukan Polda Kaltara diharapkan bisa diresmikan pada 2017. Namun karena perlu proses persiapan, kemungkinan baru efektif berjalan pada 2018. "Makanya kita datang ini, untuk dalam rangka percepatan. Kita semua berharap bisa secepat-cepatnya," kata Bambang.
Dikatakannya, untuk legalitas terbentuknya Polda Kaltara kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI. Dari Mabes Polri sendiri, pada dasarnya sudah siap. "Termasuk penyiapan lahan dan perkantoran sementara, makanya ini akan kita tinjau nanti. Dari situ nanti akan kita ketahui, apa-apa saja yang perlu dilengkapi untuk layaknya menjadi Kantor Polda nanti," ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, Pemprov Kaltara sangat mendukung penuh rencana pembentukan Polda, yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Di samping untuk melengkapi mitra pemerintah daerah, keberadaan Polda juga sangat diperlukan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi Kaltara merupakan wilayah perbatasan.
Terkait dengan persiapan lahan, Sanusi mengatakan Pemprov Kaltara telah menyiapkan lokasi di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) seluas 22,3 hektare. Mengenai legalitas lahan, saat ini masih dalam proses pembebasan. "Mengenai pembebasan, kami sangat beraharap dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turut membantu percepatannya," kata Sanusi.