Turut menjadi keynote speaker, Laksmana Pertama (Laksma) TNI Achmad Djamaludin-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, sementara pembicara yakni, Dr Sarwo Pramono (Kepala BPPK Kemenlu RI) dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Sonhadji yang diwakili Danrem 091/ASN Brigjen TNI Irham Waroihan.
Pada acara gelaran Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unmul Samarinda ini, dihadiri 101 peserta dari 34 Prodi Hubungan Internasional dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Sebagai keynote speaker, Gubernur membeberkan kondisi terkini di wilayah Indonesia, khususnya perbatasan Kaltara dalam berbagai perspektif. "Dalam perspektif ideologi, ekonomi, sosial dan masyarakat, Indonesia merupakan negara besar. Bahkan, pahlawan Indonesia memiliki visi besar terhadap negara ini. Namun, sayangnya, tak bisa diikuti oleh penerusnya. Sejatinya, negara besar, adalah negara yang rakyatnya menghargai pahlawannya," kata Gubernur.
Diuraikan pula oleh Gubernur, dari beberapa pemerintahan yang memimpin Indonesia, perbatasan negara masih tertinggal dari aspek pembangunan. Baik itu, sosial, ekonomi juga infrastruktur. "Indonesia ketinggalan dalam hal membangun perbatasannya, berbeda dengan negara lain yang perbatasannya dibangun dengan maksimal. Bahkan dari sisi pertahanan-keamanan, wilayah perbatasan Indonesia, kalau diserbu maka akan sangat rapuh. Kita dapat mencontoh AS, pangkalan militernya di perbatasan sangat kuat. Lalu Turki, ada tank yang memperkuat wilayah perbatasannya," jelas Irianto.
Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terkenal dengan semangat juang dan nasionalis-patriotiknya. "Semangat TNI kita itu cukup mendunia dan disegani, dan hal ini patut diapresiasi juga dibanggakan," jelas Gubernur.
Sementara dari perspektif sosial-budaya, Indonesia memiliki Kaltara yang menurut Gubernur, "sangat Indonesia". "Penduduk Kaltara itu, 33 persen berasal dari Jawa yang datang lewat transmigrasi maupun migrasi spontan. Lalu, 32 persen lagi dari Sulsel (Sulawesi Selatan), sedangkan penduduk lokalnya sekitar 20 persen," ungkap Gubernur.
Kaltara juga memiliki bentang panjang perbatasan hingga 1.098 kilometer, merupakan yang terpanjang di Indonesia. Hal ini, tentu saja menjadi potensi luar biasa jika dikelola dengan baik. Tapi juga dapat menjadi sebuah kerugian, apabila ditelantarkan sebagaimana yang terjadi selama ini. Perbatasan Kaltara menjadi tempat masuknya berbagai barang ilegal, perdagangan manusia, dan lainnya. "Banyak masyarakat merasa tahu perbatasan tapi belum pernah tinggal disana, juga tidur di sana. Jujur saya akui,selama 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, inilah pemerintah yang paling memperhatikan Kaltara," ulas Gubernur.
Salah satu fakta akan dukungan Pemerintahan Jokowi terhadap pembangunan perbatasan Kaltara, adalah dialokasikannya anggaran untuk membangun beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling utara itu, dengan nilai total sekitar Rp 3 triliun. Dana ini akan terlihat realisasinya mulai 2018, melalui sejumlah program kegiatan yang dilakukan sejumlah kementerian di wilayah perbatasan.
"Menilik hal ini, dalam perspektif diplomasi atau politik seyogianya, mahasiswa HI sudah mulai mengalihkan pandangannya ke Kaltara. Lantaran, kini dunia HI tak hanya melulu berurusan dengan dunia politik atau hal lumrah lainnya di bidang HI," ujar Irianto.
Dalam politik diplomasi, khususnya untuk membangun perbatasan Indonesia, seorang yang membidangi ilmu HI harus berani mengambil sikap tegas, bahkan marah. "Saya pernah mengajukan komplain kepada Pemerintah Malaysia terkait sikap mereka terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) disana. Saya menunjukkan sikap protes, hingga harus marah. Karena, Indonesia adalah negara besar yang berdaulat, tapi masyarakatnya diperlakukan seperti itu. Alhamdulillah, Pemerintah Malaysia pun melunak dan akhirnya agreement terkait TKI dan beberapa hal lainnya, diusulkan diubah," beber Gubernur.
Bagian terpenting dari penegasan keberadaan Indonesia dalam perspektif hubungan internasional adalah harus mampu bertindak cepat dengan cara yang luar biasa. "Membangun perbatasan Indonesia tak bisa pakai cara biasa, butuh hal yang luar biasa. Meski berada di ujung negeri, Kaltara bukan berarti tak bisa apa-apa," jelasnya.
Sementara itu, dikatakan Rektor Unmul Samarinda Prof Dr H Masjaya MSi yang diwakili Dekan Fisipol Drs Muhammad Noor MSi saat membuka seminar nasional, berterima kasih dan mengapresiasi atas kedatangan Gubernur Kaltara pada seminar ini. Bahkan bersedia menjadi keynote speaker di tengah kesibukannya. Sumbangan pikiran dan pengalaman, saran diharapkan dapat menjadi pembuka jalan pembangunan yang matang di perbatasan.
Dikatakannya juga makin beragam permasalahan di perbatasan dekade ini. Sekaitan dengan itu, sedianya orang nomor satu di Kaltara ini, kata Noor akan memberikan banyak pemahaman dan pengetahuan selama memimpin Kaltara. Bahkan jadi wacana untuk pengembangan pembangunan di perbatasan Kalimantan kedepan. Salah satu masalah di perbatasan, adalah sarana transportasi yang jauh dari kata representatif. Harga BBM juga mahal, bahkan cenderung melangka. Dalam seminar nasional itu, turut hadir pula Ketua AIHI Indonesia Tirta Murditama.