"Saya minta semua beri laporan tertulis ke saya, dalam minggu ini. Serahkan ke Tata Usaha, nanti akan kita evaluasai," ujar Irianto saat memimpin rapat staf bersama seluruh pimpinan OPD di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur, Senin (9/10) lalu.
Gubernur juga menekankan, agar OPD dan biro yang realisasi kegiatan dan keuangannya masih rendah, segera melakukan langkah-langkah untuk menggenjot realisasi di OPD-nya masing-masing.
"Dari informasi yang saya dapat, serapan anggaran kita masih sangat rendah. Bahkan ada yang belum sampai 20 persen. Kepada OPD-OPD yang masih rendah, terus komunikasikan dengan pihak rekanan, supaya segera mencairkan dananya. Bagi yang belum dilaksanakan kegiatannya, terus didesak," katanya.
Dikatakan, realisasi kegiatan baik fisik maupun anggaran di masing-masing OPD dan biro akan menjadi salah satu bahan evaluasi baginya. "Nanti Desember, kita akan ada mutasi. Ini (realisasi kegiatan di OPD) bisa jadi akan menjadi salah satu pertimbangannya," kata Irianto lagi.
Irianto menegaskan, rendahnya serapan anggaran perlu menjadi perhatian serius. Bahkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menekankan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, gubernur menginginkan agar serapan anggaran, termasuk realisasi fisik kegiatan, bisa dipercepat. "Terutama realisasi fisik, karena ini yang akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Saya minta, yang belum selesai, terus digenjot progresnya," tegas Irianto.
Untuk melihat langsung realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltara, baik yang melalui APBD maupun APBN, gubernur mengagendakan untuk melakukan tinjauan ke lapangan. "Bisa diagendakan, nanti kita tinjau langsung ke lapangan untuk melihat sampai di mana realisasinya," kata gubernur lagi.
Masih berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran, sebelumnya disampaikan Gubernur, selain terhambat dengan beberapa hal teknis, anggaran pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)-salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B yang tidak terealisasi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. "Nilainya sekitar Rp 350 miliar dan itu sudah masuk dalam pos APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Ini sudah 11 persen lebih sendiri yang tidak terserap tahun ini," ungkapnya.
Selain membahas tentang serapan anggaran, hal lainnya, juga dibahas dalam rapat terbatas tersebut, adalah mengenai agenda kerja Pemprov Kaltara dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya, rencana pertemuan dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) terkait investasi di Kaltara pada Jumat (13/10) nanti.