HUMAS PROVINSI KALTARA
Dalam perspektif komunikasi dan hubungan internasional, penjagaan terhadap kedaulatan menjadi isu penting yang kerap kali diperbincangkan dalam seminar maupun konvensi nasional hingga dunia. Kedaulatan itu, menurut lulusan Magister Manajemen (S-2) Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda tahun 2000 ini, harusnya diawali dengan penegasan harkat dan martabat negara di wilayah perbatasan. "Kaltara telah mengalokasikan lokasi gelar pasukan seluas 26.239 hektare, yang tersebar di 6 titik. Yakni Long Layu, Malinau seluas 915,5 hektare; Long Pujungan, Malinau 7.932 hektare; Tinabasan, Nunukan 2.657 hektare; Tau Lumbis, Nunukan 2.657 hektare; Long Midang, Malinau 2.205 hektare; dan Pa Pani, Nunukan 5.234 hektare," kata pria yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan Nomor 4 Balikpapan (lulus 1971) ini.
Kedaulatan juga dibuktikan dengan kedaulatan pada hak dasar, seperti kesehatan. Berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan di perbatasan, merupakan bukti kehadiran pemerintah. Salah satu bukti kehadiran Pemprov Kaltara di perbatasan, yakni dibangunnya Rumah Sakit (RS) Pratama di Long Ampung, Malinau dan Long Bawan dan Sebuku, Nunukan. "Kehadiran Pemerintah juga dibuktikan dengan kehadiran sosok tokoh nasional di wilayah perbatasan, termasuk Presiden saat ini, Joko Widodo yang merupakan sosok luar biasa serta begitu memperhatikan beranda terdepan negara ini, khususnya Kaltara," papar Asisten Dosen (Asdos) Fakultas Pertanian Unmul Samarinda periode 1979 hingga 1994.
Dikisahkan Irianto, dari sisi kerjasama internasional, utamanya di wilayah perbatasan Kaltara, dimulai dengan perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo) pada 1985. Lewat perjanjian ini, menelurkan beberapa hal yang dapat dinikmati masyarakat perbatasan. Di antaranya, penjaminan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diperoleh dengan baik. "Disini, Pemerintah Malaysia menyetujui membuatkan identitas khusus untuk TKI sehingga dapat beraktivitas dengan baik, tanpa takut ditangkap kepolisian diraja Malaysia, karena kebanyakan TKI, paspornya dipegang oleh majikan. Adapula, persetujuan untuk mekanisme penerbitan Akte Nikah TKI Non Muslim, persetujuan untuk pelayanan pasien kedua negara untuk berobat di kedua negara, dan persetujuan mekanisme distribusi soal ujian untuk anak TKI," beber pria yang sempat menjabat Counterpart Tenaga Ahli United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada dekade 1983 hingga 1984.
"Kenikmatan" lain yang diperoleh masyarakat perbatasan, adalah terjaminan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan yang terisolasi. Pada persoalan ini, kedua negara serumpun itu, bersepakat untuk memberikan kemudahan pelayaran kapal-kapal dari Indonesia, utamanya kapal pengangkut sembilan bahan pokok (Sembako). Ditambah lagi dengan kemudahan perdagangan bagi produk atau makanan olahan dari Kaltara ke Malaysia dan sebaliknya, terutama di wilayah Krayan. "Juga disetujui untuk dibentuknya tim dari kedua negara guna melakukan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia, dan adanya persetujuan untuk merevisi Border Trade Agreement (BTA)," ulas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2004 hingga 2009 ini.
Tak itu saja, lewat Sosekmalindo, juga disepakati dilakukannya penanganan bersama kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. "Pemerintah Indonesia-Malaysia setuju untuk membicarakan isu pencegahan dan penanggulangan bencana yang melibatkan kedua belah pihak. Contohnya, banjir di Lumbis, yang menurut laporan tim Sosekmalindo, akibat meluapnya Sungai Sembakung yang berhulu di Malaysia," jelas pria yang pernah menjadi Dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi (Fekon) Unmul Samarinda dari 2012 hingga 2013 ini.
Indonesia-Malaysia juga menyepakati kerjasama penanggulangan kegiatan illegal, salah satunya pencegahan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). "Saya bersama masyarakat setempat di Nunukan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) pernah menyusuri sejumlah jalan tikus di sana. Kondisinya cukup menyedihkan, di beberapa titik sempat kami dapati bekas botol minuman keras (Miras) dan lainnya. Barang haram ini, meski tak diproduksi di Malaysia, namun masuknya dari negara produsen lewat Malaysia. Lalu secara ilegal, dipasok ke Indonesia melalui jalan tikus," urai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim periode 2005 hingga 2007 ini.
Selain Sosekmalindo, komunikasi internasional antara Indonesia dengan negara sahabat juga direalisasikan melalui kerjasama Heart of Borneo (HoB). Kerjasama ini dimulai sejak 2008 yang ditandai dengan penandatanganan Strategic Plan of Action (SPA) dengan 4 misi utama. Misi itu, yakni mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di dalam dan di luar kawasan lindung melalui pengembangan tataguna lahan lestari, meningkatkan pengelolaan kawasan lindung di perbatasan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati, mengelola isu kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta mengenali, melestarikan dan mempromosikan secara lestari keindahan kawasan HoB. "Strategi implementasi pembangunan di kawasan HoB dilakukan melalui pendekatan Ekonomi Hijau," ucap Irianto.
Tak itu saja, komunikasi internasional juga dibina melalui kerjasama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) sejak 1994. Kerjasama ini berbentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan keempat negara tersebut. Diungkapkan pria yang meraih predikat Mahasiswa Teladan Unmul Samarinda pada 1980 ini, Indonesia telah memasukkan 16 proyek infrastruktur dalam dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025 di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2017 di Manila, Filipina. Proyek itu, diantaranya pembangunan jalan di Tanjung Selor, Pontianak, Entikong, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan proyek pembangunan rel kereta api Makassar-Pare Pare. "Khusus untuk Indonesia-Malaysia, bersepakat membangun Jalan Sei Simenggaris di Indonesia hingga Kalabakang (Malaysia) serta konektivitas energi antara Kaltara dengan Sabah," ujar Bintang Pelajar Juara I Ujian Nasional SD se-Kotamadya Balikpapan pada 1971 ini.