Kantor BNI Tanjung Selor yang beralamat di Jalan Kolonel Soetadji sebelumnya Cabang Pembantu. Kini bank BUMN tersebut naik status menjadi Cabang penuh. "Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, saya menyambut gembira, dan menyampaikan penghargaan kepada BNI yang menaikkan status BNI Tanjung Selor yang berkedudukan di ibukota provinsi ini," ujar Irianto.
Hadirnya, menurut Gubernur, lembaga-lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan di Kaltara memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. "Dengan semakin banyaknya lembaga perbankan, masyarakat akan memiliki banyak pilihan. Kalau masyarakat banyak menabung, berarti tingkat kesejahteraannya meningkat," ungkapnya.
Irianto mengatakan, kenaikan status ini tentu ada maknanya. Pertama, sebutnya menggambarkan gerak perkembangan Provinsi Kaltara, khusunya di Tanjung Selor dan sekitarnya berjalan dengan baik. Terutama dalam segi ekonomi. "Yang kedua, BNI menaikkan status tentu melalui pertimbangan-pertimbangan. Selain pertumbuhan ekonomi yang bagus, juga melihat potensi yang besar di Kaltara," ujar Irianto.
Diungkapkan, masuknya lembaga perbankan di Kaltara, juga tidak lepas dari potensi investasi besar yang bakal masuk ke Kaltara. Terutama di Bulungan. Yaitu di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. "Banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri bakal masuk. Ada rencana industri smelter, kemudian PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)," ungkap Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak masyarakat, untuk mengubah mindset (pola pikir), juga perilaku kita. Yaitu, harus bisa menjadi warga yang melayani dan menerima investor dengan baik. "Masyarakat juga harus mempersiapkan diri. Hilangkan prasangka buruk, bangun optimisme. Karena yakin dengan masuknya investasi, ekonomi akan tumbuh, lapangan pekerjaan tersedia dan masyarakat sejahtera," ulasnya.
Di pagi harinya, Gubernur juga menyempatkan hadir dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim-Kaltara di Lantai 1 Hotel Royal Suite, Balikpapan. Dijelaskan Irianto, rapat tersebut merupakan rapat pertama sejak diperolehnya status badan hukum PT BPD Kaltim-Kaltara sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Nomor AHU 0041890.AH.01.01.Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017. "Ini juga berkaitan dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan harus melakukan RUPS pertama paling lambat 60 hari sejak diperolehnya status badan hukum tersebut," beber Irianto. Bankaltim akan melakukan sosialisasi perubahan nama tersebut dimulai pada pertengahan November 2017 di Samarinda dan Tanjung Selor.
Bahkan, Pemprov Kaltara juga ikut menyertakan modal kepada Bankaltim sebesar Rp 150 miliar. Karena itu, ke depannya Pemprov Kaltara akan menambah lagi penyertaan modal di Bankaltim-Kaltara. "Bankaltim-Kaltara, sebagai bank daerah harus terus melakukan inovasi. Apalagi, di era digital sekarang, di mana transaksi lebih banyak dilakukan lewat online maupun elektronik money (e-Money)," ujar Irianto.