Pertemuan tersebut, dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie merupakan gagasan dari Kemenko Kemaritiman guna mempercepat realisasi investasi di Indonesa. Kaltara termasuk dalam undangan tersebut, karena saat ini telah masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. "Kita berharap investasi di Kaltara segera terealisasi. Dengan adanya pertemuan ini, kami sebagai pemerintah ikut memfasilitasi calon investor yang ingin membangun Kaltara untuk memaparkan program pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di hadapan jajaran Direksi China Development Bank (CDB)," ujar Irianto.
Karena itu, Irianto melalui instansi terkait akan mengundang beberapa calon investor yang dianggap serius ingin mengembangkan Kaltara untuk hadir pada pertemuan itu. Sebab, kata Irianto, pertemuan yang melibatkan Pemerintah RI dan Tiongkok itu, sangat baik guna merealisasikan KIPI di Kaltara. "Ketika ada peluang dari CDB, saya berharap para investor mau memanfaatkan peluang tersebut sehingga percepatan pembangunan di Kaltara bisa terwujud," sebutnya.
Jika tertarik, lanjut Irianto, CDB akan membantu pembiayaan berbentuk pinjaman kepada investor agar pembangunan KIPI di Tanah Kuning-Mangkupadi dapat segera terealisasi. Rencananya, kunjungan akan dilakukan mulai 20 hingga 23 November 2017 di Beijing.
Namun demikian, pihak CDB tetap akan mendengarkan paparan dari sejumlah calon investor terlebih dahulu, utamanya terkait kesiapannya untuk membangun kawasan industri Kaltara. Misalnya lanjut Gubernur, PT Kayan Hydro Energy (KHE) yang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan. Investor tersebut harus memaparkan terkait kesiapannya agar CDB mau membantu skema pembiayaannya. "Ini kaitannya adalah business to business antara calon investor dengan CDB," sebut Irianto.
Sebelumnya dijelaskan Gubernur, pentingnya pola investasi terintegrasi, sinkronsasi dan kongkret dikarenakan realisasi investasi di Kaltara berkaitan erat dengan kondisi geopolitik Indonesia di hadapan dunia internasional. "Pak Luhut (B Pandjaitan)-Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman, mengarahkan agar adanya pembagian rencana investasi yang jelas untuk setiap investor yang akan menanamkan modalnya di KIPI Kaltara atau lokasi potensi investasi lainnya di Kaltara. Dan, direkomendasikan model pengembangan investasi terintegrasi di Kaltara, harus diawali dari perealisasian hydro power, disusul pembangunan smelter atau industri lainnya, dan terakhir pelabuhan atau bandar udara," ungkap Irianto.
Sedianya, PLTA Kayan terintegrasi dengan pengembangan KIPI. Di KIPI sendiri, ada rencana investasi industri smelter alumina oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero) yang menargetkan capaian produksi alumina hingga 1 juta ton per tahun hingga 2025. Untuk menggerakkan usahanya, PT Inalum sedikitnya membutuhkan 400 ribu Kilowatt Hour (kWh) hanya untuk memproduksi 1 ton aluminium ingot. Lalu, adapula rencana pembangunan industri stainless steel oleh Tsingshan Holding Group Co., Ltd yang memanfaatkan nikel lokal, dan Al Bassam yang akan membangun kilang minyak. "Setelah PLTA Kayan (tahap I) terbangun, setidaknya pada 2021, PT Inalum sudah memulai realisasi fisik investasi industri smelternya. Inalum juga sudah mendirikan kantor perwakilan di Kaltara," urai Gubernur.
Proyek Strategis yang Ditawarkan dan Calon Investor yang Dihadirkan
NO PROYEK STRATEGIS CALON INVESTOR
1 Gas Infrastruktur Project-Onshore Mini LNG PT. Pertamina
2 New Alumunium Smelter on Industrial Park-
Tanah Kuning-Mangkupadi PT. INALUM
3 Kayan Hydro Power Plant (PLTA) PT Kayan Hydro Energy
4 Industrial Zone Tanah Kuning-Mangkupadi Pemprov Kaltara
5 International Seaport Pindada -
6 Mentarang Hydro Power Plant Sarawak Energy/Hyundai
Sumber : DPUPR-Perkim Kaltara, 2017