9 Anggota BPSK Bulungan Resmi Dilantik

id ,

PELANTIKAN : Asisten II Setprov Kaltara Syaiful Herman kala melantik 9 anggota BPSK Bulungan di Hotel Crown, Senin (6/11). (dok humas)

Tanjung
Selor (Antara News Kaltara) - Sebanyak 9 anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kabupaten Bulungan periode 2017-2022 dilantik dan diambil
sumpahnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK Kabupaten Bulungan
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
1094/M-DAG/KEP/9/2017, berlangsung di Hotel Crown, Senin (6/11).

Acara
pelantikan diawali dengan pembacaan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara
(Kaltara) Syaiful Herman, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan
oleh para anggota BPSK.

Ke-9
anggota BPSK ini terdiri dari tiga unsur. Yakni, unsur pemerintahan, unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha. Dari unsur pemerintah yang duduk sebagai
anggota yakni Siti Rahmatul Azizah, Andin Demawanti, dan Rahmah. Sementara dari
unsur pelaku usaha, terdiri dari Nasrun, Anwar Joko Prasetyo, dan Suparlan.
Sedangkan dari unsur konsumen terdiri dari Gurdi, Namlah, dan Abdul Wahab.

Syaiful
Herman dalam sambutannya mengatakan, perkembangan perindustrian dan perdagangan
tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya dalam hak-hak
konsumen yang sering terabaikan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan
Konsumen, maka konsumen Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk memperjuangkan
hak-haknya. "Yakni hak-haknya sebagai konsumen, khususnya dari
tindakan-tindakan tidak adil dan mau menang sendiri yang dilakukan oleh oknum
pelaku usaha," katanya.

Dalam
tugasnya nanti, BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, serta
diharapkan mampu menampung dan menyelesaikan konsumen melalui tiga mekanisme
yang telah ditetapkan yaitu rekonsiliasi atau perdamaian antara kedua belah
pihak, mediasi atau negosiasi oleh BPSK dan arbitrase yaitu penyelesaian
melalui sidang. "Jadi, anggota BPSK yang sudah dilantik agar kompak, banyak-banyak
membaca dan mempelajari aturan, jangan sampai terjadi permasalahan,"
ujarnya.

Ditambahkannya,
ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha antara lain
menjual barang tidak sesuai standar, informasi yang mengelabuhi konsumen serta
cara jual yang merugikan. "Kami harapkan anggota BPSK nantinya bisa
memberikan keadilan kalau terjadi kasus yang merugikan masyarakat selaku
konsumen, meminimalisir sengketa serta pelaku usaha untuk semakin meningkatkan
kualitas barang dan jasa yang dihasilkan," harapnya. Dalam kesempatan itu, Syaiful juga menyampaikan
ucapan terima kasih kepada anggota BPSK periode2017-2022 yang telah memberikan
waktu dan pengabdiannya untuk masyarakat konsumen di Kaltara. Setelah
pelantikan ini, rencananya Syaiful juga akan melantik anggota BPSK Kota
Tarakan. "Ini untuk pertama kalinya di Kaltara, setelah Bulungan lanjut
Tarakan. Semoga nanti dapat diikuti oleh kabupaten lain di Kaltara,"
tuntasnya.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar