Gubernur mengungkapkan, penandatanganan addendum MoU ini, merupakan langkah maju dari upaya percepatan realisasi industri smelter alumina oleh PT Inalum di Kaltara. "Ada beberapa hal yang menjadi poin penting pada addendum MoU ini. Tujuannya, untuk percepatan realisasi investasi PT Inalum di Kaltara," ujarnya.
Salah satu poinnya, sebut gubernur, luasan lahan yang diperlukan berdasar MoU yang sudah disepakati sebelumnya, adalah 600 hektare (Ha) di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, untuk membangun kawasan industri. Dalam addendum, dicantumkan tambahan kebutuhan lahan 200 Ha, untuk keperluan menjadi kawasan permukiman terpadu.
Untuk diketahui, luasan lahan yang diproyeksikan untuk menjadi kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan secara keseluruhan seluas 25.000 hektare. Di mana pada tahap pertama, disiapkan seluas 18 ribu hektare.
Berkaitan dengan lahan, gubernur mengingatkan, semua pihak untuk mengantisipasi adanya tindakan klaim lahan oleh oknum masyarakat. Karena, menurut evaluasi pihak Pemprov Kaltara, lahan yang akan digunakan PT Inalum cukup bebas dari masalah klaim lahan.
"Kewaspadaan dini dan persiapan matang untuk proses pembebasan lahan harus dilakukan. Ini agar investasi tak berhenti, karena faktor persoalan klasik (lahan) tersebut," tegas Irianto.
Di sisi lain, lanjutnya, ada beberapa hal yang patut menjadi catatan dan perhatian seluruh pihak terkait. Di antaranya, Pemprov Kaltara akan selalu mengawal rencana investasi ini hingga terealisasi. Bahkan, Pemerintah Provinsi juga telah membentuk Tim Khusus yang akan intensif mengawal, membantu dan memfasilitasi pihak investor agar Investasinya segera terealisasi.
"Pemprov Kaltara juga membentuk Badan Pengelola Kawasan yang akan bertugas mengelola penggunaan lahan yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi. Saat ini sedang kita konsultasikan dengan Kementerian Perindustrian," ujar Irianto.
Gubernur menambahkan, dalam percepatan realisasi investasi PT Inalum ini, sedianya akan dilakukan terintergrasi dengan rencana investasi lainnya. Utamanya, dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang konservatif, PLTA Kayan.
Menurutnya, ketersediaan listrik sangat penting. Karena listrik merupakan kunci utama investasi. Utamanya smelter seperti yang direncanakan PT Inalum. Karena industry smelter membutuhkan listrik yang besar. "Makanya dalam kesempatan ini, kita hadirkan juga pihak PT Kayan Hidro Energi yang akan membangun PLTA di Sungai Kayan," ungkapnya.
Inalum sendiri, menargetkan produksi alumina (bahan dasar aluminium) di Kaltara sebesar 500.000 ton pada 2024 dan akan ditingkatkan hingga 1.000.000 ton per tahun di tahun-tahun berikutnya.
Untuk mencapai target itu, Inalum sangat mengandalkan pasokan tenaga listrik dari PLTA Kayan yang ditaksir bisa mencapai 9 ribu megawatt (MW) dari 5 bendungan yang akan dibangun.
Disamping membangun industry, kata Irianto lagi, pihak Inalum yang kini telah berkantor di Kaltara, juga menawarkan untuk membangun pelabuhan sendiri. Ini guna memudahkan mereka mengirimkan hasil industrinya ke industri pengolahan aluminium mereka.
Namun rencana pembangunan pelabuhan itu, patut memperhatikan juga rencana Pemprov Kaltara yang ingin membangun pelabuhan internasional di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Selain gubernur dan Dirut PT Inalum, dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Direktur Keuangan PT Inalum Oggy Achmad Kosasih, Direktur Umum dan SDM PT Inalum Carry Mumbunan, Direktur Operasi (Plt) Direktur Pengembangan dan Bisnis PT Inalum SS Sijabat. Termasuk GM Project Manager (Team of Kaltara Project) Dante Sinaga, Sekprov Kaltara H Badrun, serta sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemprov Kaltara.