Pemprov Dukung Program Pelayanan Publik

id ,

PELAYANAN PUBLIK : Sekprov Kaltara H Badrun (ketiga dari kiri) mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri launching Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi di Gedung LAN RI, Jakarta, Kamis (16/11). (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri launching atau peluncuran Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Kamis (16/11).

Dikatakan H Badrun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus mendorong dan mendukung penuh program pemerintah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih baik. "Tentunya dengan standar dan aturan yang jelas. Serta semuanya terukur dengan harapan masyarakat lebih baik nantinya," ujar H Badrun.

Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan Kaltara dapat secepatnya melaksanakan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk reformasi birokrasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan invovasi dan peningkatan daya saing untuk pembangunan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, indeks persepsi pelayanan publik adalah hasil penilaian secara komprehensif terhadap inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan daerah. "Indeks ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan dalam penguatan kinerja inovasi pelayanan publik atas dimensi atau unsur yang dipandang lemah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar kinerja kementerian, lembaga dan daerah, untuk menentukan arah kebijakan pengembangan inovasi pemerintah," katanya.

Menurutnya, kementerian, lembaga dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah melakukan berbagai program inovatif. Dari itu, LAN melakukan kegiatan pengukuran terhadap inovasi tersebut. "Dengan adanya pengukuran terhadap indeks persepsi inovasi pelayanan publik tersebut, diharapkan dapat mempermudah kementerian, lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang," tutupnya.

Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar