Irianto menyebut, selain mengisi sejumlah jabatan yang kosong, dalam mutasi pejabat nanti, juga merotasi beberapa pegawai atau posisi jabatan, sebagai upaya penyegaran aparatur di lingkup Pemprov Kaltara. "Bukan tidak mungkin, nanti ada yang sekarang menduduki suatu jabatan, tidak lagi ada jabatan. Semua kita lihat dari kinerjanya. Dari itu, khusus untuk jabatan eselon III ke bawah, saya meminta kepala OPD bisa memberikan usulan nama-nama pegawai yang akan diganti atau diangkat," urainya.
Penilaian itu juga, lanjut Gubernur, dilakukan agar kepala OPD bisa lebih memaksimalkan kinerja pegawainya. Karena dari pimpinan OPD lah yang lebih memahami. "Namun saya tekankan, penilaian yang dilakukan harus benar-benar objektif. Jangan sampai ada faktor tertentu," ulas Gubernur.
Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur selalu menegaskan, jika dirinya akan mengevaluasi pegawai yang diberikan amanah menduduki jabatan. Apalagi, mereka yang menduduki jabatan pun telah menandatangani pakta integritas, yang salah satu poinnya siap melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Jika tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka akan menjadi evaluasi. "Saya perlu tekankan, pertukaran atau pergeseran jabatan itu, hal yang biasa. Jangan sampai nanti dilemparkan isu yang kemana-kemana. Saya juga memang sengaja menginformasikan rencana mutasi ini sejak awal, tidak ada mendadak-mendadak. Jadi lebih transparan dan terbuka," urainya.
Selain membahas rencana mutasi, dalam rapat itu juga dibahas beberapa hal penting lainnya. Termasuk mengenai beberapa agenda kegiatan Pemprov, evaluasi beberapa kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang kini sedang dibahas bersama legislatif.
Pertama mengenai agenda rapat evaluasi pemerintahan daerah di Jakarta yang akan dibuka Presiden hari ini (30/11). Rencananya Gubernur akan hadir bersama Wagub, sekaligus bersama-sama akan menghadap langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden. Hal ini dilakukan, untuk menunjukkan keharmonisan keduanya, setelah sebelumnya sempat sedikit ada perbedaan pandangan, hingga menjadi konsumsi publik, terutama di media sosial.
Kemudian, mengenai percepatan investasi di Kaltara. Gubernur meminta agar dilakukan pertemuan dengan mengundang Bupati Bulungan dan jajaran terkaitnya pada Senin (4/11) nanti. Dengan bahasan utama, mengenai persoalan pembebasan lahan. Baik itu untuk rencana Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, maupun Kota Baru Mandiri. "Kita perlu mendengar langsung sampai sejauh mana progresnya. Bahkan kalau perlu, nanti kita undang juga dari pihak KHE (Kayan Hidro Energi) untuk ikut rapat," ungkap Gubernur.