DPUPR-Perkim juga melakukan sinergitas dengan melakukan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan serta koridor yang belum terhubung. Salah satunya, koridor menuju rencana Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). "Kami juga berupaya mengimplementasikan secepatnya pelaksanaan kegiatan di PLB (Pos Lintas Batas) di wilayah Kaltara. Harapannya, melalui PLB itu dapat menegaskan jalinan kerja sama dengan negara tetangga seperti PLB lainnya di Kalimantan," jelas Suheriyatna.
Pengembangan food estate juga akan dipacu. "Pelaksanaan pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) juga akan didukung percepatannya, karena ini merupakan pemicu utama pembangunan di Kaltara untuk jangka pendek, menengah dan panjang," urai Suheriyatna.
Untuk konektivitas di wilayah perbatasan, DPUPR-Perkim juga memicu percepatannya. Sasarannya, jalan perbatasan di wilayah Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. "Untuk koridor utama (jalan perbatasan), tahun ini memang ada beberapa proyek multiyears yang kembali dilaksanakan Kementerian PUPR, setelah 2 tahun lalu gagal dilaksanakan," ungkap Suheriyatna.
Selain Long Bawan, proyek besar dengan sistem anggaran tahun jamak juga akan dilakukan di Long Nawang dan Simenggaris. "Pada tahun depan, kegiatan (pembangunan jalan perbatasan) yang dilaksanakan tahun ini, sudah terhubung. Hanya, jembatan ke arah Long Bawan yang masih dalam progres untuk bangunan bawahnya. Menyusul, bangunan atas," papar Suheriyatna.
Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan itu, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kaltara disana. "Semua ini berkat dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Karena, DAK memang diarahkan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Sedangkan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih normatif untuk kelanjutan program jalan yang ada, dan lainnya," jelas Suheriyatna.
APBD Kaltara juga menopang kelanjutan pembangunan Kantor Gubernur Kaltara. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 20 miliar. Dengan dana sebesar itu, setidaknya struktur bangunan bawah dan dua lantai gedung kantor tersebut dapat terselesaikan. "Dengan kondisi dana yang minim seperti saat ini, mungkin butuh 3 sampai 4 tahun untuk penyelesaiannya. Kecuali, dibantu dengan anggaran sistem tahun jamak. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan pembayaran secara bertahap tapi terikat dengan satu kontrak. Tapi sistem ini, perlu memperhatikan kesiapan keuangan pemerintah daerah," ungkap Suheriyatna. Disebutkan juga, melalui APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan untuk rencana lokasi Kota Baru Mandiri di Gunung Seriang.