Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Balairung Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12). "Ini merupakan bukti, Kaltara sebagai provinsi yang baru, atau istilahnya 'anak baru' tapi sudah mampu sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia," ujar Irianto. Disampaikan, dalam pemberian penghargaan itu, Kaltara dinilai sebagai provinsi yang mencapai kebebasan sipil dengan nilai indeks terbaik.
Atas prestasi tersebut, Gubernur meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Indonesia di Kaltara untuk tetap menjaga dan memelihara, atau bahkan lebih meningkatkan nilai IDI. Karena hal ini, menurutnya, merupakan salah satu penilaian dan indikator dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kaltara. "Indeks demokrasi juga menggambarkan indikator kemajuan demokrasi yang bersifat universal dan global. Pencapaian ini terwujud adalah hasil kerja keras, soliditas, kekompakan, kebersamaan dan kesungguhan pengabdian seluruh jajaran pemerintahan, TNI/Polri dan masyarakat Kaltara," kata Gubernur.
"Mari kita tingkatkan indeks demokrasi di Kaltara, kita mantapkan kebebasan sipil dengan tetap menjaga iklim kondusif di Kaltara, yang aman, damai dan semangat persaudaraan," timpalnya.
Dikatakan Gubernur, kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Setiap keputusan politik atau kebijakan pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, menurutnya, akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
"Masih dalam kaitannya dengan demokrasi, saya berpesan, jangan memilih pemimpin yang hanya pandai membuat retorika semu dan janji manis. Jangan tergoda hanya oleh kepentingan instan dan politik uang, yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin berkarakter buruk, berorientasi kepentingan jangka pendek, nepotisme berlebihan," ungkap Irianto.
"Gunakan hati yang bersih dan pikiran yang jernih ketika memilih pemimpin. Manusia memang tidak ada yang sempurna, pilihlah yang rekam jejak kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Semoga bermanfaat," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Irianto juga mengajak para tokoh di daerah ini, untuk 'mendidik' masyarakat, agar cerdas dalam memilih pemimpin, sehingga tidak terpilih 'pemimpin palsu'. "Seperti mengutip kata Presiden Turki, Mr Erdogan : 'Jika orang baik dan berkarakter baik, tidak mau terlibat dalam politik dan demokrasi, maka politik dan demokrasi akan diisi oleh orang-orang jahat dan berkarakter buruk'," lanjut Irianto.
Perlu diketahui, proses penilaian dan evaluasi IDI dilakukan sejak Januari hingga Desember 2017 oleh Tim Terpadu dan Independen yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), para pakar atau ahli, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akademisi.
Selain Kaltara, provinsi lainnya yang meraih penghargaan tersebut, ada Sulawesi Utara (Sulut), Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bangka Belitung (Babel), Bali, Maluku, Maluku Utara (Malut), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu.