Capaian IDI Didukung oleh Tiga Aspek

id ,

KINERJA DEMOKRASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima penghargaan IDI kategori Aspek Kebebasan Sipil Terbaik dari Mendagri Tjahjo Kumolo, belum lama ini. (dok humas)

Jakarta (Antaranews-Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, keberhasilan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kaltara dipengaruhi oleh 3 aspek demokrasi. Yakni, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Seperti diketahui, pada 5 Desember lalu di Balairung Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Gubernur menerima penghargaan IDI dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Prestasi itu diraih atas pencapaian maksimal Kaltara dalam pelaksanaan aspek kebebasan sipil.

"Saat meraih penghargaan itu, pada aspek kebebasan sipil, Kaltara indeksnya 100,00. Sementara di dua aspek lagi belum maksimal. Rata-ratanya sekitar 64 poin. Jadi, kalau mau benar-benar mewujudkan perkembangan demokrasi yang optimal di Kaltara kedua aspek itu harus ditingkatkan," kata Gubernur.

Berdasarkan data rilisan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, IDI Kaltara melampaui capaian IDI nasional. Pada 2016, IDI Kaltara mencapai 76,98 (dalam skala 0 hingga 100). Ini mengalami penurunan sebesar 3,18 poin dibanding 2015 yang tercatat sebesar 80,16.

"Pada 2015, kinerja demokrasi Kaltara berkategori baik, lalu turun di 2016 menjadi sedang. Nah, di 2018, harusnya bisa kembali menjadi baik. Mengingat, di Kaltara utamanya di Tarakan akan berlangsung Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak. Ini kesempatan kita," urai Gubernur.

Sebagai informasi, metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data. Yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) dan lainnya, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam.

Proses penilaian dan evaluasi IDI dilakukan sejak Januari hingga Desember 2017 oleh Tim Terpadu dan Independen yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), para pakar atau ahli, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akademisi.

Selain Kaltara, provinsi lainnya yang meraih penghargaan tersebut, ada Sulawesi Utara (Sulut), Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bangka Belitung (Babel), Bali, Maluku, Maluku Utara (Malut), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu.


Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar