Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, program pemenuhan pangan asal hewan diterjemahkan ke dalam 3 kegiatan utama. Yakni, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan ke-3 penelitian dan pengembangan hasil produksi perternakan.
Dalam merealisasikan ketiga program tersebut, terangnya, Pemprov Kaltara telah menyiapkan alokasi dana yang dikelola melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP). Baik itu yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beberapa program yang didanai APBN, sebutnya, ada program nasional Upaya Khusus (Upsus) Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) dan Inseminasi Buatan (IB). "IB atau kawin suntik itu sendiri merupakan inti dari kegiatan utama Upsus) Siwab," kata Irianto.
Untuk diketahui, pada 2017 Pemprov Kaltara ditargetkan oleh pusat sebanyak 2.591 ekor sapi. Sampai dengan akhir kegiatan, DPKP Kaltara melalui bidang Perternakan telah memenuhi mencapai 2.697 ekor sapi atau 104 persen.
Atas prestasi ini, Kaltara berada di posisi 6, setelah Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jogja untuk keberhasilan Upsus Siwab.
"Kaltara juga merupakan satu-satunya provinsi di Kalimantan yang bisa di atas target," kata gubernur. Dengan keberhasilan itu juga, Kaltara mendapat Piagam Penghargaan dari Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Sebagai juara 1 kategori Daerah Pelaksana IB Tertinggi atau Upsus Siwab Award.
Lebih jauh Gubernur mengatakan, kesuksesan program Upsus Siwab pada 2017 diharapkan berlanjut pada 2018 ini. Diungkapkan, target program IB di Kaltara pada tahun ini turun menjadi 2500 ekor sapi. "Memang mengalami penurunan, tapi ini bukan karena Kaltara tidak memenuhi target sebelumnya. Turunnya target memang dari pusat. Jadi bukan kita saja. Di semua daerah turun targetnya," ujarnya lagi.
Meski dari APBN mengalami penurunan, dikatakan gubernur, melalui APBD Pemprov Kaltara juga memprogramkan kegiatan serupa. Sehingga tahun ini ditargetkan program IB mencapai 3.000 ekor sapi. Dengan rincian dari APBN 2.500 ekor sapi dan dari APBD sebanyak 500 ekor.
"Untuk pembagian alokasi, nanti kita sebar di seluruh kabupaten/kota. Yang terbesar ada di Bulungan, yaitu sekitar 1.200 ekor sapi. Selebihnya dibagi untuk 3 kabupaten lainnya di Kaltara," ungkap Andi Santiaji Pananrangi, Kepala DPKP menambahkan. Terkecuali Kota Tarakan, dikatakannya, tidak masuk target.
Andi Santiaji menerangkan, program IB merupakan salah satu upaya menggenjot pertumbuhan ternak sapi. Dikatakan, melalui IB angka keberhasilannya mencapai 70 persen.
"Pada 2017, kalau mengacu pada keberhasilan IB Kaltara yang mencapai 2.591 ekor sapi. Jika diasumsikan 70 persen saja yang angka kelahiran, maka sekitar 2.000 ekor sapi yang akan lahir dalam 1 tahun," urainya.
Untuk lebih mengefektifkan program ini, pada 2018 DPKP akan melakukan pola baru dalam program IB. Terutama pada program IB yang didanai melalui APBD, sebanyak 500 ekor sapi.
"Kita akan mencoba pola baru. Jika 2017 inseminator (petugas inseminasi) sapi cuma dibayar biaya operasional Rp 20.000 - Rp 30.000 per ekor, di 2018 ini, seorang inseminator kita bayar Rp 300.000. Dengan catatan sapi yang dia suntik memilik garansi bunting," tegasnya.
Pola ini dilakukan, karena selama ini sapi yang disuntik belum tentu langsung bunting. Bahkan ada yang 3-5 kali suntik baru bunting. Hal ini dikarenakan, masih banyak inseminator yang belum lihai. "Makanya kita bayar tinggi, sebagai cara untuk merangsang agar para inseminator itu berlomba-lomba mencari sapi, tergantung wilayahya masing-masing," terang Andi Santiaji.
Ditambahkan, jika terbukti berhasil, program IB melalui pola baru ini nantinya akan ditingkatkan menjadi 1.000 ekor sapi. "Potensi sapi betina produktif di Kaltara ini mencapai hampir 5.000 ekor. Jika tahun ini 3000 ekor, tahun depan bisa ditingkatkan lagi yang dari APBD," imbuhnya.