Alokasi itu salah satunya, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di beranda terdepan negara ini melalui program lintas kementerian.
Perjuangan itu berbuah hasil. Buktinya, pada 2018 Provinsi Kaltara memperoleh dana senilai Rp 3.170.994.865.154 dari program lintas kementerian dan tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Perbatasan (Perka BNPP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Perbatasan Negara (PPN) Tahun 2018.
Didalam Perka itu, dua kabupaten perbatasan di Kaltara kebagian program lintas kementerian. Yaitu, Kabupaten Nunukan dan Malinau.
Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara (Karo PPN) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Samuel ST Padan mengatakan, kepastian dana yang dianggarkan itu masih dalam proses koordinasi dari kementerian terkait dengan BNPP.
"Proses untuk penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah ada, namun masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian kepada BNPP. Terkait apakah dana itu dikurangi seperti tahun lalu, ataukah sesuai yang tertuang dalam peraturan BNPP itu," ujar Samuel.
Kendati demikian, Samuel berharap dana yang dikucurkan dari program lintas kementerian untuk Kaltara itu, tidak terpangkas seperti tahun lalu.
"Pada 2017, informasi dari Renaksi (Rencana Aksi) 2017 banyak kegiatan kementerian yang sudah ditetapkan, justru terpangkas karena keterbatasan kemampuan APBN (Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara). Kita berharap Renaksi 2018, tak terjadi pemangkasan lagi," ungkap Samuel.
Dalam tersebut, lanjut Samuel, bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah dibagi dari sejumlah kementerian. "Pembangunannya sesuai dengan kementerian seperti Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ingin membangun Kantor Desa Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Lalu, pembangunan rumah dinas kecamatan di Pujungan, Program Bina Administrasi Kewilayahan, pembangunan saran prasarana pemerintahan, dan banyak lagi pembangunan lainnya yang dilakukan dari berbagai kementerian," papar Samuel.
Adapun total rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Renaksi 2018 sebagaimana tertuang dalam Perka BNPP No. 3/2017 adalah Rp 28.524.742.540.015.
Terdiri dari, total anggaran untuk kementerian atau lembaga pemerintah Rp 27.320.585.815.013 dan untuk pemerintah daerah Rp 1.204.156.752.002. Dimana, ada 24 kementerian dan lembaga pemerintah, serta 13 provinsi dan 1 antar lintas provinsi yang menerima alokasi tersebut.