Tanjung Selor (Antaranews
Kaltara) - Setelah sebelumnya mendengar Pandangan Umum dari 7 fraksi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil
Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie
membacakan tanggapan atau jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara atas
pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kaltara atas 7
usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui rapat paripurna di DPRD
Provinsi Kaltara, Rabu (24/1).
Dalam jawaban tertulisnya,
Wagub menyatakan Pemprov Kaltara menyambut baik pandangan umum DPRD yang telah
disampaikan melalui fraksi-fraksi. "Kami juga menyampaikan terima kasih
kepada DPRD yang telah memberikan apresiasi yang tinggi dan telah bersedia
membahas Ranperda ini," ujar H Udin.
Dijelaskan, pada intinya
semua fraksi menerima 7 Raperda yang telah diajukan dan tentunya disertai
dengan catatan-catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut oleh pemerintah
daerah. "Adapun ke-7 Ranperda tersebut antara lain, Ranperda tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ranperda tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Ranperda tentang Sumbangan Pihak ketiga pada
daerah; Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing; Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; Ranperda tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; dan Ranperda
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimanan Utara Nomor 2 tahun
2016, tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016,†sebutnya.
H Udin juga menjelaskan,
garis besar untuk tanggapan atau jawaban Gubernur atas pandangan umum
fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltara tersebut. "Untuk penyelenggaraan lalu
lintas dan angkutan jalan telah disesuaikan dengan kondisi Kaltara tentu saja
dengan memperhatikan aturan yang dibuat," jelasnya.
"Ranperda tentang
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Sumbangan pihak ketiga pada daerah
dan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing juga dibuat
sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,"
tambah H Udin.
Begitu pula untuk Ranperda
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Ranperda Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Kaltara 2017-2037, merupakan upaya percepatan dalam
pengaturan zonasi yang akan berdampak pada ekonomi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat Kaltara sendiri.
Diakhir penjelasannya,
Wagub menyebutkan, Raperda Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimanan Utara Nomor
2 tahun 2016 telah disesuaikan dengan visi dan misi kepala Daerah terpilih
sehingga nanti dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
prioritas yang tepat.
Wagub Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD
JAWABAN : Wagub Kaltara H Udin Hianggio bersama Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon dan para wakil ketua DPRD Kaltara usai rapat paripurna tanggapan Pemprov Kaltara, kemarin (24/1). (dok humas)