Jakarta (Antaranews Kaltara) - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Syaiful Herman didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (1/2) kemarin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi yang diadakan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor KPK RI di Jakarta.
Rapat yang dihadiri Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan wilayah Kalimantan Budi Waluyo itu, diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari 10 provinsi se Indonesia. Termasuk Kaltara.
Syaiful mengatakan, rakor yang juga dihadiri oleh Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif ini, digelar terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. “Inti dari rakor tadi adalah, penguatan peran pusat ke daerah nanti diberikan ke provinsi,†ujarnya.
Disebutkan, ada beberapa penekanan yang dibahas dalam rapat tersebut. Utamanya bidang yang sejauh ini menjadi sorotan KPK. Yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawalan Dana Desa, pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah, tata kelola Sumber Daya Alam (SDA), serta sektor strategis lainnya.
Dikatakan, dari pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan di daerah. Di Kaltara, rakor terintegrasi ini akan digelar pada pertengahan Maret mendatang. “Rakor ini sebagai upaya mencegah korupsi dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik di Kaltara,†kata Syaiful.
Selain OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dalam rakor ini, lanjutnya, akan mengundang semua kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltara. “Nanti akan dihadiri langsung oleh salah satu pimpinan KPK. Mengenai tempatnya masih kita tentukan, apa di Tarakan atau Bulungan,†tuntasnya.
Dihadiri Pimpinan KPK, Maret akan Digelar Rakor Tipikor di Kaltara
BERANTAS KORUPSI : Plh Sekprov Kaltara H Syaiful Herman kala menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor KPK RI Jakarta, Kamis (1/2). (dok humas)