Demikian salah satu yang ditegaskan Gubernur saat memimpin rapat staf dengan didampingi Pelaksana harian (Plh) Sekprov H Syaiful Herman, para Asisten, kepala OPD, kepala biro dan pejabat tinggi pratama lainnya di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin (12/2). “Saya minta kepala OPD untuk mulai mempersiapkan dari sekarang. Saya minta kegiatan-kegiatan yang melalui proses tender (lelang) Maret nanti sudah selesai,†kata Gubernur.
Selain soal instruksi percepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kegiatan pembangunan 2018, dalam rapat tersebut Gubernur menyampaikan beberapa arahannya. Di antaranya mengenai pembayaran pajak penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya minta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltara, terutama kepala OPD-nya untuk taat dan tepat waktu membayar pajak penghasilannya,†kata Irianto.
Selain pajak, Gubernur juga mengingatkan agar para pejabat tinggi pratama selalu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Termasuk saya, selain pajak, nanti juga akan saya sampaikan laporan harta kekayaan yang saya miliki,†ujarnya.
Hal lain, dibahas mengenai persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah yang rencananya digelar pada Maret mendatang. Gubernur meminta agar seluruh pimpinan OPD mulai menyiapkan segala hal yang dibutuhkan sejak sekarang.
Kemudian dalam pelaksanaannya nanti, Gubernur berharap mengundang semua kepala daerah dan pimpinan Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian/Lembaga yang ada di Kaltara. Termasuk para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kepala Inspektorat masing-masing daerah.
“Rakor ini sangat penting. Oleh karenanya, saya minta agar seluruh yang diundang dipastikan kehadirannya. Kalau ada yang tidak hadir, berikan surat. Misalkan dari Satker, sampaikan suratnya langsung ke Kementerian atau Lembaga yang terkaitnya,†kata Gubernur.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengingatkan soal penguatan data-data. Irianto minta kepada semua OPD dan Biro memiliki bank data dan memberikan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Bank data dan arsip, menurutnya, penting direalisasikan. Hal ini berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
“Perencanaan tanpa ada data yang akurat sangat lah fatal. Bahkan bisa berujung pada persoalan hukum,†ujarnya. Selain menghimpun data di OPD-nya, Gubernur juga meminta agar OPD untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan data-data lain yang diperlukan.
Terakhir, dalam pertemuan itu dibahas beberapa agenda kegiatan Pemprov Kaltara untuk dalam sepekan ke depan. Di antaranya, rencana kunjungan kerja Gubernur ke Sebatik (Nunukan), kegiatan pertemuan dengan para calon walikota dan wakil walikota Tarakan, rencana kunjungan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan beberapa lainnya.