Di antaranya, pemasangan perangkat pemantau kondisi cuaca dan kerawanan bencana terkini di tiap kabupaten dan kota di Kaltara. Termasuk di ibukota Kaltara, Tanjung Selor. “Perangkatnya terkomputerisasi, cukup efisien dan efektif untuk pelaporan dan deteksi dini bencana di tiap kabupaten dan kota di Kaltara,†kata Pandi.
Untuk kegiatan ini, BPBD mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 juta untuk pengadaan perangkat komputer dan operasional lainnya. Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018. “Ada 6 unit perangkat yang akan dihibahkan ke kabupaten dan kota, juga provinsi. Masing-masing daerah mendapatkan 1 unit perangkat ini, ditambah 1 unit perangkat standby untuk tingkat provinsi di Tanjung Selor,†ujar Pandi.
Menopang program ini, sebelumnya BPBD juga telah melakukan pelatihan operator dari tiap kabupaten dan kota untuk mengoperasikan perangkat yang ada. “Sederhananya mirip informasi yang disampaikan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Operator atau instansi terkait di tiap kabupaten dan kota akan menginput data kerawanan bencana di daerah masing-masing. Termasuk, kondisi cuaca seperti suhu, dan lainnya. Apabila ada laporan dari masyarakat, juga cuaca ekstrem bisa juga dipetakan dan diinput kedalam perangkat. Dengan begitu, akan terpantau langsung,†papar Pandi.
Sampai saat ini, baru satu unit perangkat pemantau kerawanan bencana itu yang beroperasi. “Baru perangkat di provinsi yang beroperasi. Untuk hibah ke kabupaten dan kota, menunggu SK (Surat Keputusan) Gubernur Kaltara mengenai hibah ini,†jelasnya.
Selain APBD, untuk tanggap darurat bencana di Kaltara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun turut terasa kehadirannya. Diungkapkan Pandi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengucurkan sejumlah bantuan kepada BPBD Kaltara. Seperti 1 unit speedboat shredder dengan 2 unit mesin 200 PK. Adapula bantuan pemasangan Early Warning System (EWS).
“Untuk EWS ini, bantuan BNPB dipasang di titik rawan longsor di Nunukan. Seperti, Kecamatan Sembakung dan Lumbis. Lalu, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) ada juga bantuan EWS untuk pemantau banjir,†urainya. Terkait upaya tanggap darurat ini, BPBD mendorong pemerintah daerah se Kaltara untuk mengajukan usulan bantuan tanggap darurat.
KEJADIAN BENCANA 2017
Berdasarkan Laporan Kejadian Bencana selama 2017 yang dirilis BPBD Kaltara, tercatat 12 kejadian bencana pada tahun tersebut di wilayah Kaltara. Kejadian itu terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Jenisnya, mulai kebakaran, longsor, erosi, dan lainnya. “Dari laporan kejadian ini, diharapkan tercipta kualitas kegiatan penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi yang sinergi agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas,†kata Pandi.
Pandi mengungkapkan, dalam penanggulangan bencana selama ini terjadi kompleksitas permasalahan penanganannya. “Untuk itu, butuh sebuah penataan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu,†ungkap Pandi.
Diakui pula, penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana. “Akibatnya, sering kali menjadi tumpang tindih dan terdapat langkah upaya yang penting tapi tidak dapat tertangani dengan baik,†tutupnya.
KEJADIAN BENCANA DI KALTARA 2017
1. Gelombang Pasang Laut Tanah Kuning, Bulungan(14 Februari 2017)
2. Banjir Kabupaten Nunukan (1 April 2017)
3. Banjir Kabupaten Nunukan (Mei 2017)
4. Banjir Kabupaten Bulungan (21 Mei 2017)
5. Banjir Kabupaten Malinau (23 Mei 2017)
6. Banjir Kabupaten Bulungan (12 Juni 2017)
7. Banjir Kabupaten Malinau (14 Juni 2017)
8. Insiden Speedboat Terbalik, Kota Tarakan (25 Juli 2017)
9. Kebakaran Hutan dan Lahan, Bulungan (10 September 2017)
10. Kebakaran Rumah, Bulungan (20 September 2017)
11. Tanah Longsor, Kota Tarakan (3 Desember 2017)
12. Angin Kencang, Bulungan (22 Desember 2017)
Sumber : BPBD Provinsi Kaltara, 2018