Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menjelaskan rencana pembangunan yang dilakukan instansi pemerintah, sedianya dilakukan secara komprehensif. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan pada agenda Forum Perangkat Daerah (FPD) di gedung Gabungan Dinas (Gadis), Rabu (28/2).
Menurutnya, pembangunan dilakukan tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi makro dan mikro tetapi juga kondisi sosial. Misalnya jumlah dokter, tingkat kematian, tingkat kelahiran itu menjadi penting, karena akan bersinergi dengan indikator ekonomi. "Karena itu, saya berharap agar para perencana yang ada di Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara benar-benar mencermati untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dalam pembangunan. Sehingga perencana wajib belajar, belajar dan belajar sehingga benar-benar memahami perencanaan," ujar Irianto.
Dalam menyusun perencanaan, katanya, perencana juga tidak asal dalam mengusulkan program kegiatan. Namun, harus ada argumentasi yang rasional dengan disertai data valid. Sebab, data yang valid sangat dibutuhkan dalam penyusunannya supaya tidak terjadi kekeliruan.
"Misalnya, kegiatan yang diusulkan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Kaltara. Harus dipikirkan manfaatnya, outcome dan dampak positifnya. Sebab itu juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup signifikan, bahkan tertinggi di Kalimantan," katanya.
Sehingga hal itu pun dapat menjadi salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan. Karena dengan tumbuhnya perekonomian, juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu, program kegiatan juga harus sejalan dengan produktivitas nasional untuk mendukung visi dan misi pemerintah. "Kita juga menginginkan pertumbuhan ekpnomi itu tumbuh berkualitas. Dalam artian, berdampak nyata terhadap masyarakat. Karena itu, para perencana kita harus memikirkannya, melalui program-program yang pro rakyat," sebutnya.
Bahkan tahun lalu, Gubernur sudah melakukan rasionalisasi belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini dilaksanakan untuk mendukung program yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. "Tahun ini itu kita lakukan lagi, sehingga masyarakat pun merasakan pembangunan pemerintah," tuntasnya.
