Kaltara dan Dragon Land

Samarinda (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bersama Mr Lim Yong, Direktur Utama PT Dragon Land menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang investasi pembangunan pelabuhan internasional, pengembangan kawasan industri dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1.000 Megawatt (MW) di Provinsi Kaltara di Ruang Anggana Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Selasa (13/3).

"Saya sebagai Gubernur Kaltara, berbahagia karena akhirnya kita menandatangani MoU yang cukup lama dibahas. Kenapa lama baru ditandatangani? Ini karena kita menempatkan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara dalam posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saya juga, selaku gubernur menempatkan diri sesuatu dalam koridor hukum yang mengikat sesuai kewenangan sebagai kepala daerah juga perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Irianto.

Sebelum MoU ditandatangani, Gubernur memerintahkan agar dilakukan analisa hukum bekerjasama dengan pakar hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda. "Tujuannya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kedua, kita berupaya menjalin sinergi yang baik dengan Pemerintah Korea juga pengusaha disana. Ditambah lagi, Mr Lim punya networking yang baik dengan Pemerintah Korea juga para pengusaha bonafid disana," urai Gubernur.

Gubernur juga telah menunjuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kaltara yang akan memberikan saran kepada Gubernur atas berbagai hal, baik saran internal maupun eksternal. "Jadi, semua kerja sama yang dibuat, baik dalam bentuk MoU maupun implementasinya, akan didampingi oleh tim tersebut. Sehingga tidak salah jalan," papar Gubernur.

MoU dengan PT Dragon Land ini juga dibuat dalam jangka waktu 6 bulan. Ini agar memberikan kesempatan kepada Pemprov Kaltara untuk memastikan bahwa PT Dragon Land memang betul serius untuk menjalankan rencana kerja sama ini dalam bentuk implementasi yang nyata. "Mr Lim ini memiliki jaringan yang luas. Termasuk dengan Hyundai dan sejumlah perusahaan besar di Korea. Harapannya, akan memberikan manfaat dengan mendatangkan kelompok usaha di Korea untuk berinvestasi di Kaltara," jelasnya.

Diucapkan lagi oleh Gubernur, MoU akan berakhir saat kerja sama ini telah memasuki fase Bussines to Bussines (B to B). "Pemerintah kan sifatnya hanya memfasilitasi, sementara PT Dragon Land dalam usahanya mengimplementasikan kerja sama itu, pastinya ada orientasi profit. Silakan saja, tapi Pemprov tetap pada alur untuk memastikan bahwa rencana investasi di KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning-Mangkupadi bisa diwujudkan dengan cepat," ulas Irianto.

Diinformasikan juga oleh Gubernur, kini Pemprov Kaltara tengah melakukan upaya intensifikasi komunikasi dengan pihak Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang difasilitasi Duta Besar (Dubes) RRT untuk Indonesia Mr Xiao Qian untuk mendorong percepatan realisasi investasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. "Pemerintah RRT sangat serius dan merespon usulan Kaltara. Rencananya, 30 Maret ini akan direalisasikan rencana pengiriman dua siswa dari Kaltara untuk berkuliah di RRT. Saya meminta Rektor UBT (Universitas Borneo Tarakan) untuk membantu prosesnya. Mereka nanti boleh memilih jurusan apa saja pada program S1 (Strata Satu) di kampus disana dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah RRT," ucap Irianto.

Terkait rencana ini, Gubernur menjadwalkan pertemuan dengan Dubes RRT pada pekan depan di Jakarta. "Pemerintah RRT fokusnya pada rencana investasi Jembatan Bulungan-Tarakan. Pemprov juga sudah ada MoU dengan CRBC (China Road and Bridge Coorporation) sebagai sarana percepatan pembangunannya," papar Gubernur. Untuk rencana ini, Pemerintah RRT menawarkan pola sub loan dengan kisaran investasi senilai Rp 12 triliun. Pemprov Kaltara juga akan memanfaatkan dana hibah Pemerintah RRT untuk Indonesia sebesar 200 juta Yuan untuk pendanaan penyusunan desain rencana desain Jembatan Bulungan-Tarakan.