Mindset Kerja Cepat, Kerja Keras Dorong Kaltara Berubah Nyata

id Kuliah umum,Unmul,Kerja Cepat,Mindset

Mindset Kerja Cepat, Kerja Keras Dorong Kaltara Berubah Nyata

KULIAH TAMU : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama sejumlah mahasiswa Kaltara usai memberikan kuliah pada acara Kuliah Tamu FH Unmul Samarinda Stadium Generale V-The GE Studies bertajuk 'Membangun Perbatasan Negara, Mendistribusikan Kesejaht

Samarinda (Antaranews Kaltara) - Bermodalkan penanaman mindset atau pola pikir untuk selalu bergerak cepat, responsif, kerja keras dan mematuhi hukum yang berlaku, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Indonesia kini mampu menunjukkan perubahan yang nyata dalam segala bidang kehidupan. Ini merupakan salah satu pernyataan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan kuliah umum pada acara Kuliah Tamu Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Stadium Generale V-The GE Studies bertajuk 'Membangun Perbatasan Negara, Mendistribusikan Kesejahteraan' di Rektorat Unmul Samarinda Gedung B Lantai IV, Rabu (14/3).

"Apapun bisa dicapai dengan cepat, asal mau kerja cepat dan bekerja keras. Pada zaman global saat ini, tantangan semakin sulit, rumit dan mematikan. Untuk memenangkan persaingan tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mindset-lah yang menjadi titik awal perubahannya," kata Irianto.

Kampus sangat berperan penting dalam upaya itu. Tak hanya bertindak sebagai center of excellence. Tapi, juga berperan sebagai pusat perubahan. "Proses pendidikan yang ada harus benar, sehingga tidak lahir generasi yang keliru dan berbahaya. Jadi, cara mendidik juga metodenya harus benar. Dalam hal ini, bisa dilihat dan ditiru cara pendidikan di kalangan TNI," jelas Gubernur.

Generasi muda saat ini, juga harus mampu menghargai waktu. "Soal menghargai waktu, Tuhan Yang Maha Esa juga mengajarkannya. Dengan manajemen waktu yang baik, maka kita bisa bergerak cepat. Dan, itulah yang saya terapkan di Kaltara," urai Irianto.

Hasil dari perubahan paradigma di Kaltara, sejumlah keberhasilan dicapai. Di antaranya, terealisasinya program rehab rumah warga kurang mampu. "Dari awal Kaltara berdiri hingga saat ini, sudah 5 ribu rumah warga kurang mampu direhab. Nah, tahun ini, Kaltara mendapatkan bantuan rehab rumah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebanyak 2 ribu unit rumah. Sementara dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kita alokasikan 300 hingga 500 unit rumah per tahun," ungkapnya. Mensejahterakan orang miskin, merupakan tugas pemimpin.

Dengan komunikasi intensif, Kaltara juga mampu memanfaatkan kehadiran tamu negara untuk percepatan pembangunan infrastrukturnya. Salah satunya, kehadiran Presiden Joko Widodo. "Presiden Joko Widodo pernah datang langsung dan menaiki menara pantau di Sebatik, Kabupaten Nunukan. Dengan kedatangan itu, jembatan yang dilalui menuju menara sudah dibetonisasi dengan anggaran Rp 150 miliar dari APBN. Dulunya, jembatan itu kayu," ucap Gubernur.

Dengan terbentuknya Provinsi Kaltara, Kecamatan Tanjung Selor juga semakin 'hidup' dan mengalami perubahan yang nyata dalam waktu cukup cepat. Sejumlah jalan yang menuju ke pedalaman atau wilayah perbatasan dibenahi. Tak terkecuali jaringan komunikasi. "Dulu blank spot banyak sekali. Tapi kini, di Krayan sinyal telekomunikasi jauh lebih baik daripada di Samarinda atau Tarakan. Sinyal operator negara tetangga juga tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya," jelas Irianto.

Dengan perjuangan intensif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang dikomandoi Gubernur Kaltara saat ini berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat untuk membangun akses jalan tembus dari Kalimantan Barat ke Sabah melalui perbatasan Kaltara. Panjangnya sekitar 1.900 kilometer, dan tengah berproses terus pengerjaannya. "Kalau tidak salah, anggaran yang dikucurkan sudah mencapai Rp 300 triliunan," ulas Gubernur.

Gubernur juga menggagas pembangunan Toko Indonesia guna menegaskan kehadiran negara di perbatasan. Sekaligus menurunkan disparitas harga antara di perkotaan dan perbatasan. "Di wilayah Krayan, juga berlaku program BBM Satu Harga. Sehingga harga BBM di perkotaan sama dengan di Krayan. Sebelumnya, untuk pemenuhan kebutuhan BBM, harus impor secara ilegal," beber Gubernur.

Di tengah keterbatasan anggaran, demi kelancaran transportasi dan mengurai isolasi warga di perbatasan, Gubernur menggagas pembelian pesawat dari PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Adalah, pesawat N-219 'Nurtanio'. "Insya Allah tahun depan sudah dapat beroperasi 1 unit. Kini tengah dalam penjajakan pemesanan dengan PTDI, juga kebutuhan lainnya," ucapnya.

Setiap tahun dianggarkan sekitar Rp 20 miliar untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang. Pemprov Kaltara juga memiliki program Dokter Spesialis Terbang yang rutin melakukan kunjungan untuk pelayanan setiap 3 bulan sekali. "Juga ada pelayanan psikiater ke wilayah perbatasan," beber Gubernur.

Tak itu saja, Rumah Sakit (RS) Pratama juga telah dibangun di sejumlah wilayah di perbatasan. Bahkan, untuk percepatan pelayanan kesehatan, Gubernur melalui instansi terkait telah menyediakan program Ambulans Air. "Untuk urusan keamanan, kita membantu penyediaan sarana-prasarana pendukung kinerja petugas TNI dan Polri di Pos Pamtas (Pengamanan Perbatasan). Seperti penyediaan televisi, dan lainnya," ujar Irianto. Sebagai informasi, pada acara tersebut hadir Rektor Unmul Samarinda Prof Masjaya, Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Adri Patton dan Dekan FH Unmul Samarinda Mahendra Putra Kurnia.