Gubernur Pastikan Rupiah akan 'Tegak' di Perbatasan

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memastikan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap mendukung upaya massif yang ingin dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menegakkan peredaran dan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah perbatasan Kaltara. "Sejak Kantor Perwakilan (KPw) BI Kaltara terbentuk, sebenarnya sudah miliaran Rupiah digelontorkan ke wilayah perbatasan. Ini untuk menanggapi isu kekosongan uang (Rupiah) sehingga Ringgit Malaysia yang digunakan. Dengan langkah itu, berarti tak ada lagi alasan masyarakat Kaltara di perbatasan untuk menggunakan alat tukar, selain mata uang Rupiah," kata Irianto dalam pertemuan dengan Kepala KPw BI Kaltara Hendik Sudaryanto di ruang kerjanya, Selasa (24/4).

Disinyalir, hingga saat ini Ringgit Malaysia masih menguasai sekitar 20 persen alat tukar perdagangan di wilayah perbatasan. BI sendiri, ujar Gubernur, menargetkan persentase itu akan diturunkan hingga nol persen secepatnya. "Langkah lain untuk mempercepat akselerasi rencana ini, adalah akan disediakannya money changer dan ATM di setiap bank yang ada di wilayah perbatasan. Termasuk, 1 unit money changer di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Long Midang," jelas Gubernur.

Upaya ini berkaitan pula dengan penegasan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Mata Uang, dimana pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan, apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan. "Namun, BI belum beranjak ke ranah penegakan. Pada tahapan ini, dikedepankan upaya preventif atau pencegahan lewat sosialisasi penggunaan mata uang Rupiah. Dan, Pemprov bersama BI juga merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Perbatasan yang melibatkan sejumlah elemen. Seperti TNI/Polri, perbankan, dan lainnya," urai Irianto.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas sejumlah isu perekonomian di Kaltara. Termasuk, soal inflasi. "Dalam laporannya, Kepala KPw BI Kaltara menyebutkan bahwa berdasarkan mapping inflasi daerah se-Indonesia, Kaltara berada pada zona aman. Ini salah satunya dibuktikan dengan kondisi inflasi Kaltara, khususnya pada Maret ini untuk yoy-nya sebesar 2,1 (tahun lalu di bulan yang sama 2,7)," papar Gubernur.

Pun demikian, tetap perlu dilakukan pengendalian harga oleh Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) provinsi juga kabupaten dan kota se Kaltara. "Kondisi inflasi yang baik ini, terbantu dengan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kaltara dalam menghasilkan bahan pangan sendiri. Adapun dua hal yang patut diperhatikan sehingga tak memicu inflasi meninggi, yakni bidang transportasi dan kebutuhan pangan," ujar Irianto.

Dikatakan juga, untuk penghitungan inflasi di wilayah Kaltara, kedepan akan diusulkan penghitungan inflasi daerah, selain Tarakan. Yakni, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan selaku ibukota Kaltara. "Intinya, alhamdulillah, kondisi makro ekonomi Kaltara hingga usia ke-5 tahun ini, bagus. Tadi, BI juga memperlihatkan buku strategi untuk melihat spot simulasi ekonomi di Kaltara. Di situ terlihat, bahwa apabila rencana investasi akan terealisasi, seperti PLTA Kayan tahap I maka akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Dengan kata lain, investasi benar-benar akan menjadi roda penggerak perekonomian Kaltara," ungkap Gubernur.

Disampaikan pula, KPw Kaltara berencana untuk mengkader putra daerah yang menjadi lulusan terbaik dari perguruan tinggi setempat untuk masuk dalam seleksi Penerimaan Calon Pegawai Muda (PCPM) BI. "Disini, mereka akan dididik lebih jauh lagi untuk menjadi calon pimpinan BI Kaltara kelak. Dalam hal ini, BI menyasar luluan terbaik dari bidang ekonomi, hukum, dan lainnya dari Universitas Borneo Tarakan (UBT)," paparnya.

Hal lain yang dilaporkan, terkait dengan gerakan nasional non tunai. "BI siap menopang program smart city yang dicanangkan Pemprov Kaltara. Dan, Pemprov akan mendukung gerakan penggunaan non tunai di Kaltara. Bahkan, sejauh ini Pemprov telah bekerjasama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk melaksanakan gerakan nasional non tunai dalam sejumlah kegiatan penggunaan anggaran. Dan, kini gerakan tersebut akan digencarkan lagi ke masyarakat. Untuk itu, akan ada MoU dengan seluruh kepala daerah se Kaltara untuk gerakan nasional non tunai, dan pihak perbankan di Kaltara pun telah siap untuk mendukungnya," beber Gubernur.

BI juga melaporkan kesiapan untuk menunjang kebutuhan uang baru dari masyarakat Kaltara, jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Diperkirakan kebutuhan uang baru itu, akan meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 170 miliar. "Tadi disampaikan juga rencana pertemuan dengan seluruh perbankan di Kaltara. Tujuannya, untuk menjalin silaturahmi dan mengetahui perkembangan terkini kondisi keuangan dan ekonomi Kaltara," tutupnya.