Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) lokal akan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang didanai investasi asing. Untuk itu, kualitas SDM lokal pun ditingkatkan melalui sertifikasi yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kaltara, dan juga Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN) Provinsi Kaltara.
Hal ini diungkapkan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna usai melakukan audiensi antara DPUPR-Perkim Kaltara dengan KADIN dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara di Ruang Pertemuan Gedung DPUPR-Perkim Kaltara, Kamis (3/5).
"Ada beberapa harapan yang disampaikan asosiasi pengusaha melalui KADIN Kaltara saat itu. Di antaranya, terkait penglibatan atau kepercayaan pengusaha lokal. Hal ini kami sambut baik, dan akan coba kami tindak lanjuti dengan terus berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara (Dr H Irianto Lambrie)," katanya.
Suheriyatna juga menekankan, bahwa dalam realisasi investasi yang ada, utamanya yang berasal dari luar negeri, akan banyak melibatkan pengusaha lokal sebagai mitra kerja. "Saya juga mengajak perwakilan asosiasi pengusaha di Kaltara untuk bertemu langsung dengan pihak investor agar mengetahui secara jelas prosedur kemitraan dengan investor," jelas Suheriyatna.
Tentunya, kata Suheriyatna, langkah ini juga untuk membendung masuknya tenaga kerja asing (TKA) sejurus makin banyaknya rencana investasi yang akan terealisasi di Kaltara. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM lokal. TKA yang masuk di Kaltara pun harus mematuhi aturan yang ada. Di antaranya, memiliki kompetensi yang ditentukan, tersertifikasi dan lainnya. "Yang penting, antara Pemprov Kaltara dengan pengusaha lokal juga KADIN harus terus menjalin silaturahmi dan koordinasi sehingga mampu mewujudkan apa yang diharapkan dan diusulkan secara bertahap," tutupnya.
Pemprov Pastikan SDM Lokal Dilibatkan
AUDIENSI : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna, belum lama ini. (humasprovkaltara)
