Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan reward kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), sebagai provinsi terbaik dalam pelayanan kependudukan. Penghargaan ini diberikan atas terobosan Pemprov Kaltara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang menggagas program jemput bola untuk melayani warga perbatasan dan pedalaman untuk mendapatkan administrasi kependudukan.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, program layanan ‘Jemput Bola’ dilaksanakan sejakmbeberapa tahun lalu. Melalui program ini, diharapkan dapat mengcover seluruh permasalahan kependudukan di perbatasan Kaltara.
Wilayah sasaran program ini, meliputi desa dan kecamatan di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang berada di beranda terdepan. "Kedua kabupaten itu, letaknya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Juga memiliki garis perbatasan yang panjang serta kondisi geografisnya sulit dijangkau baik melalui udara, laut maupun darat. Jadi pelayanan kependudukan yang menyasar langsung masyarakat dibutuhkan," kata Gubernur, baru-baru ini.
Pada dasarnya, Pemprov Kaltara melalui Disdukcapil ingin membangun sebuah sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan. Meliputi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data-informasi kependudukan yang menjangkau seluruh penduduk di Kaltara.
Dari itu, Gubernur pun mengarahkan kepada Disdukcapil untuk membentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpadu yang melakukan 'jemput bola' untuk menyelenggarakan pelayanan langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Ini untuk menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara dalam melaksanakan salah satu program Nawacita, yaitu Membangun Dari Wilayah Perbatasan. "Lewat program ini, pada 2017 berhasil terealisasi sebanyak 6.876 dokumen kependudukan," urai Gubernur.
Pada 2017, kecamatan dan desa di Malinau dan Nunukan yang kejatahan program ini, di antaranya Kecamatan Tulin Onsoi, Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan. Serta, Desa Data Dian (Kecamatan Kayan Hilir), Long Lake (Kecamatan Malinau Selatan Hilir), dan Long Sule (Kecamatan Kayan Hilir), Desa Long Pada (Kecamatan Sungai Tubu Malinau Selatan Hulu) serta lainnya.
"Jenis pelayanan yang diberikan, yakni pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari perekaman e-KTP, surat keterangan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil lainnya. Seperti perubahan biodata nama dan status penduduk," urai Gubernur.
Dalam pelaksanaannya, tim 'jemput bola' Disdukcapil Kaltara selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Disdukcapil setempat. Bukan hanya layanan jemput bola dan ditunjang dengan layanan komunikasi yang baik, Pemprov melalui Disdukcapil Kaltara juga berkerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam hal melakukan perbaikan terhadap sejumlah perangkat e-KTP.
Berdasarkan laporan inventaris barang rusak dari Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Kaltara, ada sebanyak 191 perangkat e-KTP yang mengalami kerusakan. "Saat ini perangkat e-KTP yang rusak bahkan tidak bisa dipergunakan sedang dikumpulkan di Tarakan untuk selanjutnya akan diperbaiki," jelas Sumaji, Sekretaris Disdukcapil Kaltara menambahkan.
Menurut informasi di Disdukcapil Kaltara, hingga kini sebanyak 288.404 warga telah menggunakan KTP Provinsi Kaltara dan sebanyak 291.230 masih menggunakan KTP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari total penduduk Kaltara sebanyak 686.537 jiwa sesuai dengan data kepemilikan e-KTP.
Ditambahkan, saat ini stok blangko yang tersedia pada masing-masing kabupaten dan kota masih sebanyak 37.039 keping. Dengan rincian Bulungan (5.119), Malinau (5.800), Nunukan (6.010), Tana Tidung (1.931) dan Tarakan (18.088). Sedangkan stok blangko yang tersedia pada Disdukcapil Kaltara sebanyak 12.000 keping.
Untuk diketahui, direncanakan tahun ini Disdukcapil juga akan mengadaan printer e-KTP sebanyak dua unit. Menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi, printer ini akan diberikan untuk Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Serta satu set komputer dengan printer untuk pencatatan blangko di 5 Kabupaten/Kota.
Lebih jauh Sumaji mengatakan, keberhasilan layanan kependudukan di Kaltara, juga perlu ditunjang oleh infrastruktur komunikasi yang baik. Untuk itu, Disdukcapil Kaltara telah meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara untuk menambah menara telekomunikasi di sejumlah titik di wilayah perbatasan.
Diskominfo sendiri telah mengusulkan pembangunan Mini Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 248 unit kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemprov juga akan mengusulkan kepada Badan Penyedia dan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemenkominfo untuk menjadikan tower BTS yang dibangun pada 2016 menjadi relay guna men-support Mini BTS yang nantinya dibangun di Kaltara tersebut.
Data Perbaikan Alat E-KTP
1. Kabupaten Nunukan
Sebanyak 49 perangkat SIAK, dan 53 perangkat KTP Elektronik
2. Kota Tarakan
Sebanyak 11 perangkat KTP Elektronik
3. Kabupaten Tana Tidung
Sebanyak 6 perangkat KTP Elektronik
4. Kabupaten Malinau
Sebanyak 18 perangkat KTP Elektronik
5. Kabupaten Bulungan
Sebanyak 54 perangkat KTP Elektronik
Total : 191
Stok blangko 5 Kabupaten dan kota
1. Kabupaten Bulungan : 5.119
2. Kabupaten Malinau : 1.931
3. Kabupaten Nunukan : 5.800
4. Kabupaten Tana Tidung : 6.010
5. Kota Tarakan : 18.008
Total : 37.039
Stok blangko Disdukcapil : 12.000
Sumber : Disdukcapil Kaltara, 2018
Program 'Jemput Bola' Bawa Kaltara Raih Penghargaan Layanan Kependudukan Terbaik
JEMPUT BOLA : Layanan 'Jemput Bola' yang dilakukan Disdukcapil Kaltara bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk warga pedalaman dan perbatasan Kaltara. (humasprovkaltara)
