Ramadan, Gubernur akan Bagikan JKN-KIS PBI-D Kaltara

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Jelang Ramadan 1439 Hijriah/2018 Masehi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio menggelar rapat staf dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (16/5).

Di rapat yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara H Syaiful Hemarn itu, Gubernur memaparkan sejumlah agenda dan instruksi.

Yakni, pada Ramadan tahun ini, tak diagendakan secara khusus kegiatan Safari Ramadan. Namun, bersifat spontanitas yang disesuaikan dengan kesibukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. "Saya berharap situasi Ramadan tahun ini, dapat dinikmati dengan baik oleh jajaran Pemprov Kaltara. Meski tak ada Safari Ramadan, namun ada rencana beberapa masjid di Kaltara yang mengundang Gubernur berbuka puasa bersama. Ini perlu dijadwalkan, dan seluruh kepala OPD diharapkan siap untuk mengikutinya juga," ujar Irianto.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Gubernur berharap Pemprov Kaltara juga dapat menyelinginya dengan pemberian bantuan atau hibah. "Saya minta Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dibawah koordinasi Asisten I untuk menyiapkannya. Termasuk, di dalam rombongan Pemprov turut disertakan penceramah yang diambil dari dalam atau luar Kaltara," urai Gubernur.

Gubernur juga akan membagikan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap kabupaten dan kota. Dimana, sesuai data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, total anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.690.816.000 untuk meng-cover 14.624 jiwa (besaran iuran Rp 23 ribu per jiwa per bulan). Rinciannya, Kabupaten Bulungan 5.346 jiwa, Nunukan 3.120 jiwa, Tana Tidung 2.718 jiwa dan Kota Tarakan 3.440 jiwa.

Kegiatan tersebut diagendakan digelar pada pekan pertama Ramadan. "Di bulan Ramadan ini, juga akan ada pengangkatan pejabat eselon 3 dan 4 untuk menggantikan pejabat yang pensiun. Juga ada pergeseran pejabat eselon 2 hingga 4," jelas Irianto.

Pergeseran ini, kata Gubernur, selain karena pejabat yang pensiun juga lantaran ada pejabat struktural yang ternyata tidak berkompeten dalam memenuhi tanggungjawabnya.

Irianto pun menyinggung soal kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari pengamatan juga laporan yang diterimanya, ada beberapa staf di sejumlah OPD yang tingkat kedisiplinannya kurang. "Saya minta kepala OPD berani mengambil keputusan terhadap staf yang tak disiplin ini. Harus ada shocktherapy, jangan sampai dibiarkan hingga menjadi sorotan publik," papar Gubernur.

Menurut Irianto, tindak indisipliner atau kelakuan negatif satu orang ASN di Kaltara, dapat mencoreng nama baik keseluruhan pemerintahan Kaltara. "Tak terkecuali bagi ASN yang tak masuk kantor. Sesuai ketentuannya, akumulasi tidak masuk kerja hingga 46 hari. Lebih dari itu, maka harus mendapatkan tindakan tegas," jelas Irianto.

Memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini, Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk meningkatkan pengawasan kepada setiap pengelola anggaran yang ada. "Ada laporan juga temuan saya sendiri, bahwa PPTK di beberapa OPD bertindak overacting hingga melebihi kewenangannya. Terhadap tingkah seperti ini, kepala OPD harus membuat teguran keras yang ditembuskan kepada Gubernur. Sehingga bila ada penindakan bagi yang bersangkutan, maka kita ada dasarnya. Dan, dokumennya harus diarsipkan dengan baik oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," beber Gubernur.