Tarakan (Antaranews Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menempatkan kepentingan warga kurang mampu sebagai prioritas. Instansi terkait juga harus memastikan bahwa tak boleh ada warga kurang mampu di Kaltara yang terlantar. Mulai balita hingga orangtua. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat. Utamanya, dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, komitmen tersebut dibuktikan dengan dibiayainya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. "Program ini juga merupakan upaya Pemprov Kaltara untuk mewujudkan UHC (Universal Health Coverage) atau minimal 95 persen penduduk Kaltara terdaftar dan memiliki KIS atau Kartu Kaltara Sehat," ujar Gubernur saat menyerahkan Kartu Kaltara Sehat kepada perwakilan masyarakat kurang mampu dari kalangan nelayan di wilayah Kelurahan Karang Anyar Pantai, Sabtu (26/5) siang.
Tujuan program ini adalah untuk menjamin pemeliharaan kesehatan seluruh masyarakat Kaltara. Utamanya, masyarakat yang kurang mampu. "Ini dilakukan karena bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi juga ingin membantu dan menolong masyarakat untuk membayar iuran ke BPJS," jelas Irianto.
Dari itu, Gubernur berharap kartu ini dimanfaatkan secara maksimal untuk berobat, dan sekali lagi biayanya gratis. "Terkait hal ini, saya berharap bantuan dari para ketua RT untuk mengakomodir keluhan masyarakat kurang mampu di wilayahnya, dalam hal kesehatan. Dapat pula langsung menghubungi Dirut RSUD Tarakan (dr HM Hasbi Hasyim) agar segera dijemput untuk dilayani pengobatannya di RSUD Tarakan hingga sembuh. Sekali lagi, biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Kaltara," papar Gubernur.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan setiap bantuan kesehatan yang diberikan Pemprov Kaltara kepada pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya, mobil ambulans untuk menjemput warga yang membutuhkan pengobatan segera melalui jalur darat. Adapula ambulans air atau speedboat ambulans yang digunakan untuk melayani pengobatan rujukan masyarakat dari luar Tarakan untuk berobat di rumah sakit rujukan tingkat provinsi, RSUD Tarakan.
Dalam kesempatan itu, Irianto menegaskan pentingnya meminimalisir kasus anak kekurangan gizi di Kaltara mulai tahun ini. Utamanya, di wilayah Tarakan. Karena, berdasarkan pantauan juga data yang ada, masih saja ditemukan kasus anak kekurangan gizi di Tarakan. "Saya imbau kepada seluruh ketua RT dan RW untuk aktif melaporkan kasus seperti itu kepada Dinkes Tarakan atau RSUD Tarakan untuk segera ditindaklanjuti," tutupnya.
Program Kartu Kaltara Sehat (JKN-KIS) Pemprov-BPJS Kesehatan
1. Total Anggaran : Rp 2,69 miliar
2. Coverage PBI-D :
- Kota Tarakan sebanyak 3.440 Jiwa
- Kabupaten Bulungan sebanyak 5.346 Jiwa
- Kabupaten Nunukan sebanyak 3.120 Jiwa,
- Kabupaten Tana Tidung sebanyak 2.718 Jiwa
Sumber : Dinkes Prov Kaltara, 2018
Berita Terkait
Tarakan mengadakan program trade-in LPG 3 kg ke LPG 5 kg
Minggu, 31 Maret 2024 4:57
Pemkot Tarakan Mengadakan Program Trade-in LPG Kg ke LPG 5 Kg
Jumat, 29 Maret 2024 23:03
Program CBP Rupiah Penting Untuk Kemajuan Ekonomi Lokal
Kamis, 22 Februari 2024 21:34
Program Gunting Pertamina Raih Indonesia Green Awards 2024
Jumat, 19 Januari 2024 11:31
Lapas Tarakan Kembangkan Program Pembinaan Kemandirian Bidang Sablon
Jumat, 5 Januari 2024 20:03
Gubernur dan Polda Kaltara Bahas Program Pembinaan Calon Taruna Akpol
Selasa, 12 Desember 2023 20:30
Turunkan Stunting Pemprov luncurkan Program SKALA
Senin, 30 Oktober 2023 17:42
Raih Penghargaan Program Pengentasan Stunting dan Kemiskinan, jadi kado terindah HUT Kaltara
Jumat, 27 Oktober 2023 4:58