BPS Harap IDI Kaltara 2017 Meningkat

id FGD,Indeks,Demokrasi, Indonesia, BPS

DISKUSI KELOMPOK : Pelaksanaan FGD tentang IDI Tahun 2017 di Kaltara di ruang pertemuan Hotel Crown, Tanjung Selor, Kamis (28/6). (humasprovkaltara)

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah melakukan proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok guna mendapatkan poin yang dapat meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2017. Upaya itu diwujudkan lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 di Kaltara yang digelar di ruang pertemuan Hotel Crown, Tanjung Selor, Kamis (28/6). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto, Kepala BPS Bulungan Maibu Barwis Sugiharto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran dan pejabat lainnya.

Dikatakan Atqo, IDI 2017 merupakan IDI ketiga bagi Kaltara, pasca dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Jadi, IDI kali ini dihasilkan terlambat 2 tahun dari tahun data karena indeks tidak menggambarkan perkembangan demokrasi terkini. Nah, FGD ini dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks demokrasi yang diraih Kaltara tahun sebelumnya," kata Atqo.

Untuk meningkatkan indeks itu, maka provinsi termuda di Indonesi harus mampu menginventarisir aspek, variabel dan indikator yang kurang berkembang. Dengan itu, maka dapat diketahui hal apa saja yang perlu dikembangkan pemerintah. "Hasil perkembangan IDI Kaltara tahun 2016 meraih peringkat ke-8 di Indonesia dengan indeks 76,98 dari aspek kebebasan sipil, aspek kebebasan hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Nah, sangat kami harapkan IDI Kaltara tahun 2017 dapat meningkat lagi," tutur Atqo.

Secara umum, IDI tersusun dalam beberapa komponen. Yakni 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. 3 aspek itu, yakni aspek kebebasan sipil memiliki 4 variabel. Salah satunya, kebebasan berkumpul dan berserikat dengan 10 indikator. Lalu aspek hak-hak politik dengan 2 variabel. Di antaranya, hak memilih dan dipilih dengan 6 indikator. Terakhir, aspek lembaga demokrasi yang memiliki 5 variabel. Salah satunya, pemilu yang bebas dan adil dengan 12 indikator.

Pewarta :
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar