Disampaikan Gubernur, berdasarkan hasil rapat evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi, penting untuk dipahami kepala OPD dan Biro yang ada. Indeks ini merupakan bagian dari penataan manajemen pemerintahan. Dari itu, perlu komitmen untuk melaksanakannya. "Saya kira, jika kita semua berkomitmen, Indeks Reformasi Birokrasi di Kaltara dapat kita tingkatkan," ulas Gubernur.
Tidak hanya itu, lanjut Irianto, berdasarkan laporan kepala Biro Organisasi, untuk pelaksanaan evaluasi e-Government di sejumlah OPD sudah mulai membaik. Hanya saja, budaya kerja di kalangan pegawai masih perlu peningkatan. Salah satu tolok ukurnya, adalah belum diterapkannya reward dan punishment atas kinerja pegawai di setiap unit kerja. "Dalam pelaksanaannya kedepan, perlu menggunakan teknologi informasi yang memadai. Bahkan, jika perlu meminta asistensi dari Kemenpan-RB," paparnya.
Gubernur juga menyampaikan, bahwa Inspektorat tengah menggelar rapat dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017. Dan, bagi setiap kepala OPD/Biro yang telah mendapatkan surat dari Gubernur Kaltara, agar segera menindaklanjuti temuan itu. "Untuk tindaklanjut atas temuan itu, ditargetkan bisa mencapai lebih dari 90 persen, atau lebih baik dari tahun lalu," sebutnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyampaikan, jelang tiga tahun kepemimpinan Gubernur-Wagub Kaltara pada 12 Februari 2019 mendatang, diharapkan setiap kepala OPD dan Biro untuk menyiapkan data statistik kegiatan yang dilakukan sejak 2016 hingga tertanggal dimaksud. Diharapkan, tingkat kebenaran data statistik itu mencapai 80 persen.
Rapat tersebut juga membahas mengenai jadwal kegiatan Gubernur dan Pemprov Kaltara dalam beberapa hari ke depan. Di antaranya, Sabtu (7/7) nanti Gubernur dijadwalkan menghadiri Pesta Rakyat 2018 di Kota Tarakan, sekaligus pemecahan Rekor MURI berupa pembentangan spanduk sekitar 1 kilometer di perairan Tarakan. "Selanjutnya, Senin (9/7) saya menghadiri acara Aco Lundayeh di Kabupaten Malinau. Untuk kesuksesan acara ini, diharapkan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dapat membantu mengkoordinasikan acara ini," jelas Gubernur.
Kegiatan lainnya, menghadiri undangan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada acara Jakarta Forum International. Ini sebagai platform ide untuk percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya Kaltara. Seperti diketahui, CRBC telah menyatakan keseriusannya membangun Jembatan Bulungan-Tarakan atau Jembatan Bulan. Dananya pun sudah disiapkan, dan sangat diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menerima tawaran kerja sama yang digulirkan CRBC. "Terkait hal ini, perlu dilakukan lobi politik yang kuat. Lantaran, kemungkinan pinjamannya menggunakan mekanisme soft loan. Di mana, pinjaman ini harus melalui persetujuan DPR RI. Dukungan dari Menteri PUPR juga sudah dinyatakan secara gamblang," ungkap Irianto.
Masih berkaitan dengan investasi Jembatan Bulan, rencananya akan dilakukan kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk meninjau salah satu mega proyek pembangunan jembatan disana. Yakni, jembatan lintas laut sepanjang 67 kilometer. Di kunjungan itu, juga akan dilakukan tinjauan ke provinsi paling ujung di RRT.
