Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengusulkan 1.770 formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Penetapan usulan ini didasarkan pada sejumlah isu strategis di Kaltara. Yakni pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengaku optimis usulan yang disampaikan Kaltara akan disetujui oleh pusat. Disebutkan, selain pendidikan dan kesehatan, juga ada bidang teknis yang diusulkan. Antara lain ketenagakerjaan, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, tata kelola pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, keuangan, lingkungan hidup, pertanahan/tata ruang, pembangunan desa, infrastruktur dan perumahan, kelautan dan perikanan, transportasi, keamanan regional, teknologi informasi, agama dan sosial kemasyarakatan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pariwisata, industri, dan perdagangan. “Tiap isu strategis itu dipersentasekan tingkat prioritasnya. Ini yang menjadi dasar usulan kami,” kata Irianto yang didampingi Kepala BKD Kaltara Mohammad Ishak, baru-baru ini.
Usulan tersebut, lanjut Gubernur, sejatinya disesuaikan dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan membuka lagi keran pengadaan CPNS pada Juli ini. “Formasi yang kita usulkan ini, tinggal menunggu keputusan Kemenpan-RB. Lantaran, sampai saat ini Kemenpan-RB masih merumuskan jumlah formasi sesuai kebijakan penerimaan CPNS secara nasional. Tentunya, ini disesuaikan pula dengan ketersediaan anggaran di setiap daerah. Utamanya, anggaran belanja aparatur,” jelas Gubernur.
Adapun kebijakan pengadaan CPNS 2018, yakni program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. Lalu, program prioritas yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. Dan, program dukungan yakni reformasi birokrasi. “Sesuai kebijakan itu, Kemenpan-RB mengarahkan agar pengadaan CPNS tahun ini diutamakan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Di mana, diprioritaskan pada bidang pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Disebutkan Gubernur, meski tahun ini mengusulkan 1.770 kuota formasi pengadaan CPNS, sedianya jumlah itu tetap belum ideal untuk menggenapi jumlah kebutuhan ASN di lingkup Pemprov Kaltara. “Saat ini jumlah ASN yang PNS di Kaltara, sebanyak 3.481 orang per Juni 2018. Untuk idealnya sendiri, harus menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan jumlah organisasi yang ada nantinya. Belum lagi, setiap tahun BKD membuat Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisa Beban Kerja), pastinya ada perubahan. Termasuk, adanya PNS yang pensiun setiap tahun,” terang Ishak menambahkan.
Ishak mengatakan, masih terkait penerimaan CPNS 2018, dalam minggu ini Menpan-RB akan bertemu langsung dengan Presiden untuk melaporkan progres usulan penerimaan CPNS yang rencananya jadwal akan disampaikan pada akhir Juli ini.
PERUBAHAN MEKANISME
Sampai saat ini usulan formasi pengadaan CPNS 2018 bagi Kaltara juga provinsi lainnya, belum disampaikan oleh Kemenpan-RB. Pun demikian, BKD Kaltara tetap bersiap menghadapi agenda pelaksanaannya. Salah satunya dengan memahami perubahan kebijakan alur pendaftaran CPNS. “Pada pengadaan CPNS tahun ini, akan ada perubahan mekanisme alur pendaftarannya. Sesuai hasil Rakornas Pengadaan CPNS 2018, pelaksanaan pendaftaran CPNS akan dilakukan secara terintegrasi. Jadi, tak ada pendaftaran melalui portal mandiri di setiap instansi,” ungkap Ishak.
Sistem pendaftaran pengadaan CPNS 2018 bersifat satu pintu. Yakni, melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bekerjasama dengan Kemenpan-RB, SSCN.bkn.go.id. “Untuk kesiapan pelaksanaan seleksinya sendiri, terutama perangkat CAT (Computer Assisted Test) akan dibenahi fasilitasnya. Bahkan, kami berencana menambah unit komputer untuk CAT,” urai Ishak. Disebutkan pula, BKD selaku panitia daerah akan melibatkan aparat keamanan dan perhubungan untuk memperlancar rangkaian proses pengadaan CPNS tahun ini.
1. Pendidikan : 39 persen
2. Kesehatan : 14 persen
3. Tata Kelola Pemerintahan : 7 persen
4. Keuangan : 6 persen
5. Infrastruktur dan Perumahan : 6 persen
6. Kedaulatan Pangan : 4 persen
7. Pembangunan Desa : 3 persen
8. Kelautan dan Perikanan : 3 persen
9. Teknologi Informasi : 3 persen
10. Pertanahan/Tata Ruang : 2 persen
11. Ketenagakerjaan : 1 persen
12. Kedaulatan Energi : 1 persen
13. Hukum dan HAM : 1 persen
14. Lingkungan Hidup : 1 persen
15. Transportasi : 1 persen
16. Keamanan Regional : 1 persen
17. Agama dan Sosmas : 1 persen
18. Koperasi dan UKM : 1 persen
19. Pariwisata : 1 persen
20. Industri : 1 persen
21. Perdagangan : 1 persen
Sumber : BKD Provinsi Kaltara, 2018
Pemprov Kaltara Usulkan 1.770 Formasi untuk Seleksi CPNS 2018
USULAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan dokumen usulan pengadaan CPNS 2018 lingkup Pemprov Kaltara kepada Menpan-RB Asman Abnur saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltara, baru-baru ini. (humasprovkaltara)
