Tahun Depan, Paling Lambat April Lelang Kegiatan Harus Tuntas

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali mengingatkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro yang realisasi anggaran maupun kegiatannya masih rendah, untuk digenjot. Gubernur juga mengingatkan, agar keterlambatan ini tidak terulang lagi pada tahun depan. "Ini (keterlambatan) menjadi evaluasi kita bersama. Tahun depan, jangan sampai terjadi lagi. Saya minta, pada April 2019 tidak ada lagi kegiatan yang baru proses lelang. Harus sudah selesai lebih awal," tegas Gubernur saat memimpin Rapat Staf bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Syaiful Herman, para asisten, kepala OPD dan Biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Irianto mengatakan, dari evaluasi tekait realisasi anggaran, ada hal penting yang sekarang perlu diperhatikan. Yakni, persiapan dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, yang harus lebih baik. "Saya minta ini menjadi perhatian kita semua. Evaluasi perlu dilakukan. Utamanya dalam penjadwalan pembahasan anggaran, saya minta harus tertib. Harus terencana, dan terstruktur dengan baik," kata Irianto.

Perencanaan yang baik, serta jadwal pembahasan yang terstruktur dengan baik, menurut Irianto, akan menghasilkan kualitas anggaran yang baik pula. Termasuk dalam penetapan dan realisasi yang bisa tepat waktu. "Berbeda kalau jadwalnya tidak jelas, tidak terencana dan tersusun dengan baik maka hasilnya akan tidak bagus. Pembahasan yang terjadwal dengan baik, juga untuk menghindari adanya kekeliruan," papar Gubernur.

Masih dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran, Irianto mewanti-wanti agar para kepala OPD, Biro maupun pejabat terkait lainnya, untuk tidak main-main. "Termasuk dalam hal melakukan komunikasi dengan DPRD, lakukan dengan transparan. Sekali lagi, jangan main-main. Banyak contoh kejadian di beberapa daerah lain. Saya minta jangan sampai terjadi di Kaltara," kata Irianto.

Pada kesempatan itu, Gubernur sempat menanyakan beberapa kegiatan yang progresnya belum nampak. Salah satunya, pembangunann gedung Kantor Gubernur yang baru dimulai proses pemancangan tahun lalu. "Kira-kira bisa tidak 2019 selesai?" tanya Irianto kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna. Dikatakan Suheriyatna, jila memang anggaran bisa dimaksimalkan, memungkinkan gedung tersebut bisa selesai akhir 2019.

Di samping soal realisasi dan perencanaan anggaran, dalam pertemuan itu Gubernur juga membahas mengenai proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya. Khusus untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kata Irianto, bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin mendaftar, dipersilakan. Karena waktunya tinggal satu hari lagi. "Kepada yang sudah mendaftar, persiapkan diri dengan baik," ujar Irianto.

Kemudian untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya atau Sekprov, Gubernur mengatakan, dijadwalkan minggu nanti Tim Pansel akan melakukan rapat untuk menentukan hasil sekaligus evaluasi dari pelaksanaan assessment kemarin.

Hal lainnya yang dibahas, termasuk juga tadi disampaikan mengenai progres Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Di mana untuk KIPI sedang dalam proses menentukan pengelola kawasan industri. Sedangkan PLTA Kayan I, masih menunggu proses pembahasan oleh komisi keselamatan bendungan. "Dalam rapat tadi, kita sampaikan pula beberapa agenda penting yang akan diikuti maupun diselenggarakan Pemprov Kaltara dalam dua pekan ke depan. Di antaranya, besok akan ada pembukaan Rakernas Apeksi di Tarakan. Kita wajib mendukung, karena ini even nasional," kata Irianto.

Agenda lain, Kamis (26/7) ada pertemuan mengenai pengendalian inflasi daerah yang akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. "Begitu pun beberapa kegiatan lain, saya minta semua dipersiapkan secara maksimal," tutupnya.