Tarakan (Antaranews Kaltara) - Sebanyak 4 dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dilantik menjadi pejabat fungsional dokter ahli utama. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie. Keempat dokter yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) itu, yakni dr Magdalena Kabiu SpTHT, dr Ni Made Suratnasih SpM, dr I Gusti Ngurah Made Mahardiana SpOG dan dr Franky Siantoro SpA. Para dokter ahli ini, diangkat menjadi dokter ahli utama sesuai dengan bidang keahliannya. "Saya sengaja datang untuk melantik langsung. Ini sebagai penghormatan kepada bapak dan ibu yang bertugas di RSUD Tarakan ini," kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Irianto menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya, dengan adanya dokter utama ahli ini, diharapkan semakin meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Diungkapkan Gubernur, berdasarkan laporan dari Direktur Utama RSUD Tarakan, di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara itu, kini memiliki 436 Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik sebagai tenaga medis maupun non medis. Gubernur berharap, pada penerimaan CPNS tahun ini akan mendapat tambahan. "Di RSUD Tarakan yang merupakan rumah sakit rujukan di Kaltara ini, kini telah memiliki 19 dokter spesialis dan 15 orang dokter umum. Dua di antaranya dokter gigi. Tahun ini sesuai informasi dari BKD, kita mengusulkan sebanyak 328 CPNS untuk formasi tenaga kesehatan. Termasuk di antaranya untuk dokter spesialis, perawat, dokter, hingga apoteker," ungkap Irianto.
Gubernur menegaskan, pelayanan di rumah sakit pemerintah merupakan salah satu gambaran dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Artinya, jika pelayanan yang diberikan buruk, akan menjadi citra pemerintah rusak pula di mata masyarakat. "Sebaliknya kalau pelayanannya bagus, rumah sakitnya juga bersih, nyaman. Itu dapat menjadikan citra pemerintah baik," kata Irianto.
Di momen itu, Gubernur kembali menegaskan kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kurang mampu. Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia sering salah memahami, dan menganggap bahwa PNS di negeri ini terlalu banyak. Padahal, berdasar data yang ada, persentase atau rasio jumlah PNS dibanding jumlah penduduknya di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain.
Rasio jumlah PNS dibandingkan populasi penduduk di Indonesia sekitar 1,9 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk Indonesia, hanya ada 1 sampai 2 orang PNS yang melayaninya. Angka ini masih di bawah negara-negara tetangga. Di Malaysia, rasio PNS dibandingkan jumlah penduduk mencapai 3,7 persen. Sementara di Singapura 2,5 persen dan Filipina 2,9 persen. Paling tinggi adalah Brunei Darussalam yang mencapai 11,4 persen.
Berita Terkait
Pelantikan pengurus IKAHI Kaltara 2023-2026, perkuat kualitas peradilan
Kamis, 10 Agustus 2023 9:46
Kapolda Irjen Pol. Daniel Adityajaya hadiri pelantikan pengurus KONI Kaltara 2023-2027
Rabu, 28 Juni 2023 1:32
Gubernur Kaltara dan Wakil Gubernur Hadiri Pelantikan HMI dan KOHATI Cabang Tanjung Selor
Rabu, 21 Juni 2023 12:24
Ketua DPRD Kaltara hadiri pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara
Sabtu, 1 April 2023 15:51
Wakapolda hadiri peringatan Maulid Nabi dan Pelantikan Pencak Silat NU
Minggu, 9 Oktober 2022 16:52
Gubernur Hadiri Pelantikan Pengurus FKKRT Tarakan
Minggu, 24 Juli 2022 20:03
Pelantikan pejabat Kaltara, Gubernur soroti peningkatan SDM
Rabu, 6 Juli 2022 16:59
Ini 18 pejabat eselon II Pemprov Kaltara dilantik Gubernur
Senin, 6 Juni 2022 13:33