Gubernur Lantik 4 Dokter Ahli Utama RSUD Tarakan

id Pelantikan, Dokter, Ahli, Utama, Tarakan

Gubernur Lantik 4 Dokter Ahli Utama RSUD Tarakan

PELANTIKAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melantik 4 dokter RSUD Tarakan menjadi pejabat fungsional dokter ahli utama, Rabu (1/8). (humasprovkaltara)

Tarakan (Antaranews Kaltara) - Sebanyak 4 dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dilantik menjadi pejabat fungsional dokter ahli utama. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie. Keempat dokter yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) itu, yakni dr Magdalena Kabiu SpTHT, dr Ni Made Suratnasih SpM, dr I Gusti Ngurah Made Mahardiana SpOG dan dr Franky Siantoro SpA. Para dokter ahli ini, diangkat menjadi dokter ahli utama sesuai dengan bidang keahliannya. "Saya sengaja datang untuk melantik langsung. Ini sebagai penghormatan kepada bapak dan ibu yang bertugas di RSUD Tarakan ini," kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Irianto menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya, dengan adanya dokter utama ahli ini, diharapkan semakin meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Diungkapkan Gubernur, berdasarkan laporan dari Direktur Utama RSUD Tarakan, di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara itu, kini memiliki 436 Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik sebagai tenaga medis maupun non medis. Gubernur berharap, pada penerimaan CPNS tahun ini akan mendapat tambahan. "Di RSUD Tarakan yang merupakan rumah sakit rujukan di Kaltara ini, kini telah memiliki 19 dokter spesialis dan 15 orang dokter umum. Dua di antaranya dokter gigi. Tahun ini sesuai informasi dari BKD, kita mengusulkan sebanyak 328 CPNS untuk formasi tenaga kesehatan. Termasuk di antaranya untuk dokter spesialis, perawat, dokter, hingga apoteker," ungkap Irianto.

Gubernur menegaskan, pelayanan di rumah sakit pemerintah merupakan salah satu gambaran dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Artinya, jika pelayanan yang diberikan buruk, akan menjadi citra pemerintah rusak pula di mata masyarakat. "Sebaliknya kalau pelayanannya bagus, rumah sakitnya juga bersih, nyaman. Itu dapat menjadikan citra pemerintah baik," kata Irianto.

Di momen itu, Gubernur kembali menegaskan kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kurang mampu. Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia sering salah memahami, dan menganggap bahwa PNS di negeri ini terlalu banyak. Padahal, berdasar data yang ada, persentase atau rasio jumlah PNS dibanding jumlah penduduknya di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain.

Rasio jumlah PNS dibandingkan populasi penduduk di Indonesia sekitar 1,9 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk Indonesia, hanya ada 1 sampai 2 orang PNS yang melayaninya. Angka ini masih di bawah negara-negara tetangga. Di Malaysia, rasio PNS dibandingkan jumlah penduduk mencapai 3,7 persen. Sementara di Singapura 2,5 persen dan Filipina 2,9 persen. Paling tinggi adalah Brunei Darussalam yang mencapai 11,4 persen.