Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Syaiful Herman menyebutkan proses pengadaan barang dan jasa pada lingkup pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum. Hal ini disampaikanya pada sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Balai Diklat Kabupaten Bulungan, Kamis(2/8).
Lahirnya Perpres No. 16/2018, kata Pj Sekprov, merupakan revisi dari Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pasalnya, pemerintah pusat sangat mengharapkan proyek yang ada di daerah dapat berjalan baik tanpa ada hambatan.
Karena itu, Syaiful menilai sosialisasi ini sangat penting. Salah satunya untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pengadaan barang di Kaltara. "Saya berharap ada agenda ini dapat membentuk persamaan persepsi guna mengawal pembangunan di Kaltara," ujar Syaiful.
Lebih lanjut dikatakan, pengadaan barang/jasa harus lebih sederhana serta tidak berbelit-belit. Tidak hanya itu, produk yang digunakan juga wajib barang dalam negeri. Hal ini juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Dengan begitu, maka akan memberikan kesempatan pada industri dalam negeri. Selanjutnya juga akan menciptakan entrepreneur baru dalam dunia usaha. Ini juga dapat mendorong usaha-usaha kecil yang ada di daerah," jelasnya. Selain itu juga akan memberikan gairah kepada kontraktor kecil dan menengah serta memberikan dampak positif untuk pemerataan.
Pengadaan Barang/Jasa Wajib Taati Aturan
SOSIALISASI : Pj Sekprov Kaltara H Syaiful Herman mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka Sosialisasi Perpres No. 16/2018 di Gedung Balai Diklat Kabupaten Bulungan, Kamis (2/8). (humasprovkaltara)
